Terpopuler Bisnis: Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Siaran TV Analog

Reporter

Tempo.co

Minggu, 24 April 2022 06:01 WIB

Sawit 2

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 23 April 2022, dimulai dari larangan ekspor CPO dan minyak goreng menuai kontroversi hingga siaran TV analog dihentikan 30 April 2022.

Adapula berita tentang Indonesia diminta waspadai serangan negara mitra akibat larangan ekspor CPO hingga investor Lo Kheng Hong mengaku lebih memilih menjadi investor ketimbang trader.

Berikut empat berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang kemarin:

1. Dampak Larangan Ekspor Minyak Goreng: Harga Bakal Makin Naik dan Petani Merugi?

Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya per 28 April 2022 mendatang menuai kontroversi.

Salah satu kontroversi datang dari Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Ia menilai kebijakan itu malah akan merugikan petani kecil dan memicu lonjakan harga bahan baku seperti CPO dan turunannya. "Termasuk produk turunan seperti minyak goreng," kata Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 22 April 2022.

Ia menilai keputusan pemerintah memoratorium ekspor CPO dan minyak goreng hanya akan tepat jika dilakukan dalam jangka waktu pendek. Hal tersebut, kata Deddy, bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan kecukupan pasokan di dalam negeri serta penurunan harga di tingkat domestik.

Petani kecil akan dirugikan

Namun, menurut dia, kebijakan itu bisa merusak industri CPO secara keseluruhan, industri minyak goreng, serta merugikan petani-petani kecil yang ada di pedalaman. "Terutama petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang, dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refinery atau pabrik minyak goreng," ucapnya.

Advertising
Advertising

Ia menjelaskan, saat ini sekitar 41 persen pelaku industri sawit adalah rakyat kecil. "Jadi ini menyangkut jutaan orang dan mereka yang pertama akan menderita akibat kebijakan tersebut," ucap politkus PDI Perjuangan tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Siaran TV Analog Dihentikan 30 April, Kominfo: Tahap Pertama Meliputi 56 Wilayah

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan tahap awal penerapan Analog Switch Off (ASO) atau penghentian siaran tv analog akan dilakukan pada paling lambat 30 April 2022.

“Itu berarti tinggal 9 hari lagi. Kita akan memasuki tahap yang pertama. Dan tahap pertama ini penghentian siarannya meliputi 56 wilayah layanan siaran, di 166 Kabupaten/kota wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan Papua Barat,” kata Staf Khusus Kementerian Kominfo Bidang Komunikasi Politik Philip Gobang dalam keterangan tertulis di Kupang, Jumat 22 April 2022.

Hal ini dia sampaikan dalam webinar hybrid "Pertunjukan Rakyat Dengan tema Siap TV Digital, Menuju Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital Semakin Maju pada Kamis 21 April kemarin di Maumere.

Ia menjelaskan untuk tahap kedua sendiri paling lambat akan diberlakukan pada 25 Agustus 2022 yang mana penghentiannya akan tersebar di 31 wilayah layanan siaran di 110 kabupaten/kota.

"Meliputi Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, NTT, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta," ujar dia.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. RI Diminta Waspada Serangan Negara Mitra Akibat Larangan Ekspor CPO

Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro, meminta Indonesia mewaspadai serangan balasan dari negara-negara mitra dagangnya akibat kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng. Indonesia selama ini mengekspor CPO paling besar ke Cina, India, Pakistan, dan Amerika.

“Kita mengandalkan negara-negara ini untuk impor barang manufaktur,” ujar Putera, Sabtu, 23 April 2022.

Kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng diumumkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, kemarin. Jokowi mengatakan laranan ini akan berlaku mulai Kamis, 28 April 2022, sampai batas waktu yang belum ditetapkan.

Selain memungkinkan adanya reaksi dari negara mitra, kebijakan ini disinyalir bakal menyebabkan overhang dalam jangka pendek. Overhang khususnya terjadi untuk keseimbangan eksternal Indonesia dan posisi rupiah atas perubahan kebijakan CPO.

Dampak ini sekilas akan sama seperti saat Indonesia melarang ekspor batu bara pada Januari 2022. Adapun untuk dampak secara makro, Putera melihat neraca perdagangan Indonesia masih bisa surplus.

Baca berita selengkapnya di sini
<!--more-->
4. Lo Kheng Hong Cerita Lebih Pilih Jadi Value Investor Ketimbang Trader, Kenapa?

Investor Lo Kheng Hong mengaku lebih memilih menjadi investor ketimbang trader. Sebagai value investor di pasar modal, ia menyatakan bisa mendapat keuntungan jauh lebih besar ketimbang melakukan trading.

"Saya dari dulu sudah jadi value investor, tidak trading. Karena kalau kita trading, yang kita dapat uang receh. Tetapi, kalau kita beli dan simpan, kita hold, akan dapat uang besar," ujar Lo Kheng Hong dalam launching buku dan talkshow dengan Lo Kheng Hong, Sabtu, 23 April 2022.

Pria yang akrab disapa dengan Pak Lo ini menjelaskan, praktik membeli dan menyimpan saham dalam kurun waktu lama akan membuat investor kaya. Namun sebaliknya, jika seseorang melakukan trading, apalagi scalping, hanya akan memperkaya pihak sekuritas.

"Kalau buy and hold, kita akan kaya. Tetapi kalau kita trading, apalagi scalping, yang kaya sekuritasnya," tutur Pak Lo.

Baca berita selengkapnya di sini.

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

1 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

1 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

3 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

6 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

15 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

16 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

16 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

18 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

18 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

20 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya