TEMPO.CO, Jakarta -Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi setelah pejabat eselon I di kementeriannya tersangkut kasus korupsi ekspor sawit.

“Kami buruh marah sekali dengan situasi ini setelah diumumkan empat tersangka kasus minyak goreng. Buruh menanggung beban biaya akibat mereka korupsi. Kan nggak adil,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi pada Kamis, 21 April 2022.

Menteri Perdagangan pada akhir Januari 2022 lalu mewajibkan pengusaha memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO). Setiap perusahaan sawit yang akan mengekspor harus memenuhi ketentuan DMO 20 persen sebelum mendapatkan izin.

Namun, sejumlah perusahaan diduga mendapatkan izin meski tidak memenuhi syarat DMO. Inilah akar yang disinyalir menyebabkan stok minyak goreng di dalam negeri langka. Kejaksaan Agung kemudian menetapkan pejabat eselon I Kementerian Perdagangan itu, yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrashari Wisnu Wardhana, sebagai tersangka.

Bersama Wisnu, Kejaksaan juga menetapkan Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stanley MA, dan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas sebagai tersangka.

Said mengatakan korupsi minyak sawit telah merugikan kelompok buruh di tengah melemahnya daya beli. Said menjelaskan sejak tiga tahun terakhir, upah minimum buruh tidak pernah naik. Secara bersamaan, inflasi terus meningkat.<!--more-->

Dalam tiga tahun tersebut, ia menghitung kemampuan daya beli buruh merosot 30 persen. “Sedangkan minyak goreng naik dua kali lipat harganya. Dampak ekonominya, buruh makin terpukul,” ujar Said.

Dia berharap pemerintah serius menyikapi munculnya mafia internal minyak goreng. Buruh, kata Said, meminta pengusutan terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam praktik menyeleweng itu dibongkar tuntas.

Di saat yang sama, buruh mendesak pemerintah mengubah mekanisme subsidi minyak goreng. “Sebaiknya diubah ke subsidi minyak kemasan karena buruh adalah konsumen minyak goreng kemasan,” ucapnya.

Kelompok buruh sebelumnya berencana mengusung isu mafia minyak goreng dalam aksi demo Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei mendatang. Salah satu tuntutannya, buruh mendesak Jokowi mencopot Lutfi karena dinilai kalah dengan mafia.

Selain menyoroti isu minyak goreng, buruh bakal menyampaikan tuntutan lainnya. Di antaranya, buruh akan menyerukan penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, dorongan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, dan penolakan terhadap upah murah.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pria Diduga Provokator di Demonstrasi Mahasiswa