Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dipasang, Menhub: Menggunakan Teknologi Tinggi

Rabu, 20 April 2022 20:58 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (dua kanan) hadir langsung menyaksikan instalasi atau pemasangan rel perdana Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang berlangsung di Depo Tegaluar, Jawa Barat, pada Rabu (20/4). (Kemenhub)

TEMPO.CO, Jakarta - Rel Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau KJCB mulai dipasang per hari ini, Rabu, 20 April 2022. Saat ini progress proyek keseluruhan telah mencapai 82 persen.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir menyaksikan instalasi perdana rel KJCB secara langsung di Depo Tegaluar, Jawa Barat, menyatakan, proyek tersebut menggunakan teknologi transportasi yang pertama kalinya ada di Asia Tenggara.

"Saya bangga dan apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan, dengan memasang rel menggunakan teknologi yang tinggi," kata Budi Karya dalam siaran pers, Rabu, 20 April 2022.

Ia menjelaskan, penggunaan teknologi baru tersebut menjadi pengetahuan baru bagi anak bangsa melalui transfer of knowledge. Tak hanya itu, uji coba tes dinamis proyek kereta cepat ini ditargetkan pada akhir 2022.

Adapun instalasi rel kereta cepat Jakarta-Bandung ini menggunakan teknologi yang berbeda dengan proyek kereta api lainnya di Indonesia. Perbedaan terlihat dari metodenya yang berpengaruh pada durasi pemasangan sehingga lebih cepat.

Advertising
Advertising

Sebelum dilakukan pemasangan rel kereta cepat, terlebih dahulu rel disambung per 50 meter untuk menjadi rel utuh sepanjang 500 meter. Dengan begitu, durasi pemasangan rel secara keseluruhan akan menjadi lebih cepat.

<!--more-->

Budi Karya juga menyebutkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut merupakan proyek strategis nasional dan menjadi simbol persahabatan antara negara Indonesia dengan Cina.

Ia berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah pemimpin negara lain akan sama-sama menghadiri uji coba operasionalisasi kereta cepat tersebut. "Diharapkan Bapak Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Tiongkok akan bersama-sama melakukan uji coba," kata Budi Karya.

Lebih jauh, ia meminta PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), khususnya kepada konsorsium BUMN baik Indonesia maupun Cina, untuk terus bersinergi dalam menyelesaikan proyek kereta cepat sesuai dengan target. Penyelesaian proyek itu juga harus dilakukan dengan tetap mengutamakan pemenuhan kualitas pekerjaan serta keselamatan kerja.

Sementara itu, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyatakan dengan progress proyek kereta cepat yang telah mencapai 82 persen, proyek itu bisa rampung sesuai target dan dioperasikan pada 2023. Saat ini juga tengah dilakukan pelatihan bagi para masinis yang akan mengoperasikan kereta cepat tersebut.

Kereta Cepat Jakarta–Bandung sepanjang 142,3 km dibangun dari Stasiun Halim, Jakarta sampai dengan Depo Tegaluar, Jawa Barat. Adanya kereta cepat ini diharapkan bisa mendorong mobilitas pergerakan penumpang khususnya dari Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya, serta untuk membangun pertumbuhan ekonomi wilayah terutama di wilayah yang dilalui jalur kereta cepat.

BISNIS

Baca: Sri Lanka Krisis Utang, Sri Mulyani Beberkan Bedanya dengan Kondisi RI

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

32 menit lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

42 menit lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

3 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

4 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

4 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

5 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

6 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

6 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

6 jam lalu

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

7 jam lalu

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya