TEMPO.CO, Jakarta -Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyatakan terus bergerak memantau aliran dana menjelang Pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan tim satuan tugas atau Satgas Pemilu yang dibentuk lembaganya bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU mengamati jutaan nama.

"Kami mengamati profile yang sudah ada di storage database. Kita sudah punya data politically exposed person. Sudah ada jutaan nama," kata Ivan dalam media gathering di kantornya, Kamis, 14 April 2022. Nama-nama itu kemudian akan dimasukkan dalam sistem yang akan memproses bentuk-bentuk transaksinya, termasuk jika ada tindak pidana pencucian uang.

Ia memberi contoh kasus kepala daerah yang tertangkap dengan model ijon. "Misalkan yang OTT, kan modelnya kebanyakan ijon (dimodalin). Dimodalin dari sekarang, kemudian kepala daerah itu jadi," kata dia.

Berdasarkan riset pada 2013 yang dilakukan tim Satgas Pemilu PPATK, sejumlah calon anggota legislatif telah mempersiapkan dana kampanye jauh-jauh hari. Para kandidat mempersiapkan modalnya paling sedikit 6 bulan, bahkan ada yang 5 tahun sebelum pemilu.

Sehingga ia memastikan tim satgas telah bekerja cukup lama sebelum Pemilu digelar pada 14 Februari 2022 mendatang. "Kita harus antisipasi sejak sekarang," kata dia.

Termasuk penggunaan dana Rekening Khusus Dana Kampanye atau RKDK. Karena dalam ketentuan RKDK itu, telah diatur batas minimal transaksi yang sampelnya diambil secara acak dan harus mewakili ketercakupan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

Ivan menyebut berdasarkan riset dan pemetaan, tim satgas menemukan bahwa RKDK baru bergerak menjelang pencoblosan. "Apa tuh maksudnya? Jadi selama ini kampanye uang dari mana, beli kaos, sewa tenda, beli seragam," kata dia.

Artinya, kata dia, PPATK terus bergerak dan berpartisipasi dalam pengamanan dana Pemilu 2024. "Khususnya dana-dana dari sumber ilegal, jangan dijadikan modal untuk berkontestasi."

Baca Juga: Syarat Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024