Profil Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara, Duet Pimpinan OJK 2022-2027

Kamis, 7 April 2022 20:33 WIB

Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara . FOTO/ANTARA FOTO/Galih Pradipta dan ANTARA/Agatha Olivia

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat telah resmi menetapkan Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara resmi menjadi Ketua dan Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode tahun 2022 hingga 2027.

Mahendra Siregar yang merupakan Wakil Menteri Luar Negeri telah menjabat sejak 2019. Sebelumnya, ia pernah menduduki jabatan tinggi di sejumlah kementerian dan lembaga.

Pada periode 2013 – 2014, Mahendra pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Sedangkan sepanjang tahun 2011 hingga 2013, dia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan pada 2009 – 2011.

Mahendra Siregar juga pernah menjabat di korporasi dan organisasi internasional. Dia pernah mengemban tugas sebagai Direktur Eksekutif Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit 2017 – 2019 dan mantan komisaris berbagai perusahaan di sumber daya, teknologi, konsumen dan industri jasa keuangan.

Mahendra memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Ekonomi dari Monash University, Australia.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Adapun Mirza Adityaswara saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mandiri Sekuritas. Ia memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman karir di industri keuangan dan pemerintahan.

Mirza juga menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Komisaris Utama PT Visionet Internasional (OVO). Selain itu, dia juga menduduki posisi Komisaris Independen di PT Sarana Menara Nusantara Tbk., serta dipercaya menjadi Tenaga Ahli Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Mirza pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2015-2019 dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sepanjang 2013-2019. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada kurun waktu 2010-2013.

Mirza Adityaswara meraih gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Australia pada tahun 1995. Ia sebelumnya mendapat gelar S1 dari Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1992.

Baca: Faisal Basri Sebut Jokowi Pakai Metode Injak Kaki untuk Tekan Inflasi, Artinya?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

7 jam lalu

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

12 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

23 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

23 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

23 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

1 hari lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

1 hari lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

2 hari lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya