TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah merumuskan berbagai rekomendasi guna meningkatkan penyerapan belanja pemerintah untuk produk lokal melalui e-katalog. Salah satunya melalui pembekuan produk substitusi impor oleh pengelola katalog.

“Sesuai arahan dan instruksi Bapak Presiden (Joko Widodo alias Jokowi), LKPP melakukan beberapa terobosan untuk mempermudah produk dalam negeri dan UMK-Koperasi masuk ke sistem belanja pemerintah. Semua K/L/pemda kini bergerak bersama mengoptimalkan belanja PDN (produk dalam negeri) dan UMK-Koperasi,” ujar Anas saat dihubungi melalui pesan pendek, Sabtu, 26 Maret 2022.

Upaya ini dilakukan setelah Jokowi kesal lantaran pengadaan barang pemerintah masih mengandalkan impor. Jokowi menyinggung barang-barang yang semestinya bisa dipenuhi dari Tanah Air, seperti bangku, CCTV, hingga alat tulis perkantoran, malah didatangkan dari luar negeri.

Anas berujar LKPP akan memangkas birokrasi atau tahapan-tahapan bagi penyedia produk lokal untuk memasukkan katalog barangnya ke e-katalog, baik melalui e-katalog nasional maupun lokal. Anas memastikan kementerian dan lembaga tengah bekerja sama meringkas alur penayangan produk e-katalog nasional yang sebelumnya membutuhkan 8 tahap menjadi 2 tahap.

Sedangkan untuk e-katalog lokal, LKPP akan menyederhanakan proses tersebut dari empat tahap menjadi hanya satu tahap. Anas mengungkapkan sebelum e-katalog disederhanakan, tidak banyak pemerintah daerah yang memiliki sistem tersebut.

“Bulan Februari baru sekitar 40 pemerintah daerah yang punya e-katalog lokal. Sekarang semuanya (daerah) otomatis kita tetapkan sebagai pengelola. Tinggal bikin etalase produknya,” kata Anas.

Sejalan dengan proses penyederhanaan e-katalog, jumlah pemerintah daerah yang telah melaksanakan sistem tersebut pun bertambah menjadi 120 per Maret. Anas mengatakan ini merupakan kesempatan bagi pengusaha daerah, UMKM daerah, untuk memasukkan produknya ke e-katalog tersebut.

Di sisi lain, KLPP sedang menyiapkan pengembangan sistem pada rencana umum pengadaan (RUP) pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemda. “Dengan sistem ini kita akan mengetahui dan mengontrol alokasi belanja PDN dan UMK-Koperasi sejak dari perencanaan,” ucap Anas.

Terakhir, Anas mengatakan perlu ada harmonisasi kebijakan untuk meningkatkan belanja produk lokal. Salah satu contoh dari kebijakan harmonisasi ini adalah penggunaan kartu kredit pemerintah dan kartu kredit pemerintah daerah.

“Kemarin teman-teman di daerah agak susah (menggunakan kartu kredit pemerintah), ini regulasinya sudah proses. Dengan adanya fasilitas ini, UMK tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan Pemda karena Pemda bisa langsung bayar sehingga UMK tidak akan kesulitan cashflow,” tutur Anas.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca: Kesal Soal Impor, Jokowi Sebut Kata Bodoh hingga Minta Hadirin Tak Tepuk Tangan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.