Jokowi Kesal UKM Sulit Dapat SNI: Jangan Ruwet, Mahal Lagi

Jumat, 25 Maret 2022 16:04 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam keterangannya terkait Kebijakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Panduan Protokol Kesehatan Ramadan dan Idulfitri 1443 H, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022. Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan, warga diperbolehkan mudik Lebaran dengan sejumlah ketentuan. BPMI Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih menerima keluhan dari pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal yang sulit mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Dia pun meminta prosedur pemberian sertifikat SNI segera dipermudah untuk memajukan pengadaan barang dan jasa dari produk lokal.

"Buat sederhana, jangan ruwet, mahal bayar sini bayar sana," kata dia kepada para menteri dan kepala daerah dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, 25 Maret 2022.

Jokowi pun sempat melirik ke kiri dan kanan ke peserta acara saat menyinggung masalah ini. "Ada kepala badan ndak sih yang keluarin SNI di sini?" kata dia.

Keluhan ini disampaikan Jokowi saat bicara maraknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat hingga daerah. potensi belanja pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 1.071,4 triliun.

Jokowi meminta sebanyak 40 persen atau Rp 400 triliun digunakan untuk pengadaan produk lokal dengan target Mei 2022. "Tadi pagi saya cek baru Rp 214 triliun," kata dia.

Salah satu upayanya yaitu dengan mempermudah UKM dapat SNI. Sehingga, kata Jokowi, semua produk UKM lokal bisa masuk dalam sistem e-katalog yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kalau pemerintah semangat mempermudah SNI, kata Jokowi, UKM pun akan tersenyum melihatnya. UKM mau tak mau akan berproduksi lagi, berinvestasi lagi, dan menambah kapasitas mesin.

Jokowi ingin captive market seperti ini bisa dimanfaatkan. "Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, kok dibelikan barang impor, itu gimana toh? Gregetan saya," kata dia.

Untuk itu, Jokowi meminta agar UKM-UKM, terutama di daerah, segera bisa memasukkan barangnya ke e-katalog. Tujuannya agar pemerintah pusat sampai daerah bisa langsung memilih produk-produk UKM lokal menggantikan impor.

Jokowi meminta langsung Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas untuk segera mempercepat jumlah UKM yang masuk sistem ini. Kurang dari tiga bukan ini, jumlah produk UKM lokal di e-katalog sudah naik dari 50 ribu produk UKM lokal menjadi 161 ribu. "Akhir tahun harus bisa tembus 1 juta," kata dia.

Baca: Sentil Nadiem Makarim, Jokowi Heran Kursi sampai Laptop di Sekolah Mau Diimpor

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

9 jam lalu

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

Bea Cukai memberi tips agar tak terkena sanksi denda saat bawa barang belanja dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

10 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

16 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

21 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

23 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

23 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya