Wapres Sebut Vaksin Booster jadi Syarat Mudik Lebaran, Begini Respons Kemenkes

Rabu, 23 Maret 2022 16:51 WIB

Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menanggapi soal rencana vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster jadi syarat untuk bisa mudik Lebaran pada tahun 2022 ini.

Nadia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih mengkaji rencana tersebut. “Sedang dikaji sambil melihat tren penularan,” ujar Nadi saat dikonfirmasi, Rabu, 23 Maret 2022.

Pernyataan Nadia menanggapi isyarat yang disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebelumnya. Kemarin ia menyebutkan bahwa pemerintah akan memperbolehkan masyarakat untuk mudik pada Lebaran tahun 2022 ini.

Tak berhenti di situ, Ma'ruf menyatakan kemungkinan vaksinasi dosis ketiga atau booster bakal menjadi salah satu syarat mudik lebaran tahun ini. Dengan begitu, kata dia, maka tes PCR dan antigen tidak diperlukan lagi sebagai syarat perjalanan jauh.

Booster itu menjadi syarat kalau mau mudik. Selain vaksinasi sudah lengkap 2 kali, juga harus sudah divaksinasi booster," ucap Ma’ruf menjawab pertanyaan awak media dalam siaran pers yang disiarkan di kanal YouTube Wakil Presiden, Selasa, 22 Maret 2022.

Advertising
Advertising

Meski begitu, Ma'ruf Amin menekankan hal itu hanya bisa terwujud bila dalam waktu yang akan datang tak ada lonjakan kasus Covid-19. "Ini kalau tidak terjadi lagi lonjakan-lonjakan (kasus Covid-19) dan landai seperti ini."

Berita terkait

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

6 jam lalu

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

Kemenkes minta jemaah haji mewaspadai virus MERS-CoV pada musim haji. Berikut gejalanya dan risiko terinfeksi virus ini.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

1 hari lalu

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

Tim Sanitasi dan Keamanan Pangan akan mendapatkan contoh makanan yang akan dikonsumsi oleh jemaah haji untuk diuji

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

1 hari lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

2 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

2 hari lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

4 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

5 hari lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

9 hari lalu

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

9 hari lalu

Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

Edy mendesak Kemenkes agar segera turun tangan menangani ratusan bidan pendidik yang kelulusannya dibatalkan.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

11 hari lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya