Anggaran untuk Perubahan Iklim RI Rp 102 Triliun, Luhut: Kurang Besar

Kamis, 17 Maret 2022 18:18 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate memberikan pernyataan tentang Digital Economy Working Group (DEWG) di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022. Foto: TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sepanjang 2018 hingga 2020, anggaran APBN untuk mengatasi perubahan iklim sangat kurang. Anggaran tersebut sebesar Rp 102 triliun atau masih jauh dari total kebutuhannya.

“Padahal kita butuh Rp 343 triliun. Angka ini memang kurang, kekurangannya cukup besar,” ujar Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret 2022.

Luhut berujar anggaran perubahan iklim terus turun dalam empat tahun terakhir. Pada 2018, anggaran APBN untuk perubahan iklim dialokasikan Rp 132,47 triliun. Kemudian melorot pada 2019 menjadi Rp 97,66 triliun.

Pada tahun berikutnya atau 2020, dana itu berkurang lagi menjadi Rp 77,81 triliun. Padahal Indonesia sudah berkomitmen menurunkan minimal 29 persen emisi pada 2030 dan mencapai net zero carbon pada 2060 sebagai upaya pencegahan terhadap dampak perubahan iklim.

Karena itu untuk mengatasi ancaman-ancaman ke depan, Luhut menyebut dibutuhkan setidaknya Rp 241 triliun yang bersumber dari pendanaan swasta. Anggaran ini dipakai untuk mengatasi persoalan industrial process and product uses (IPPU), limbah, energi dan transportasi, pertanian, serta kehutanan dan lahan.

Advertising
Advertising

“Banyak negara maju berpikir negara berkembang ini enggak care. Saya bilang kita itu care, care ke next generation of Indonesia,” ucap Luhut.

Sebagai upaya menyelesaikan persoalan perubahan iklim, Luhut mengatakan Indonesia tengah mengembangkan ekonomi hijau dan membuka pintu investasi untuk proyek-proyek berkelanjutan. Di antaranya melalui proyek energi baru terbarukan dan transisi energi atay ETM.

Dia mencontohkan proyek ekonomi hijau di Kalimantan Utara dengan nilai US$ 132 miliar. Nantinya proyek ini digadang-gadang bisa menjadi kawasan hilirisasi berbasis ekonomi hijau terbesar. Selain itu, Luhut mengatakan Indonesia telah mengumumkan komitmennya memensiunkan PLTU batu bara.

Pada tahap awal mulai 1 April mendatang, Indonesia mulai mengenakan biaya eksternalisasi karbon atau carbon tax terhadap PLTU batu bara dengan mekanisme carbon cap trade tax. “Ini akan jadi showcase kita di G20,” kata Luhut.

Baca Juga: Luhut: Bangunin Steve Jobs dari Kubur untuk Selesaikan OSS Sehari Gak Akan Bisa

Berita terkait

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

7 jam lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

9 jam lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

12 jam lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

12 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

13 jam lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

14 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

1 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

1 hari lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya