TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan blak-blakan menjelaskan soal penyebab kelangkaan minyak goreng saat ini.

"Minyak goreng ini tidak langka, hanya yang dituntut masyarakat itu mana yang harga 14 ribu (Harga Eceran Tertinggi). Kalau harga tinggi banyak, ada di mana-mana," kata Oke, Selasa, 8 Maret 2022.

Minyak goreng dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi itu juga terlihat berlimpah ruah di marketplace. Soal ini, pemerintah sudah meminta sejumlah marketplace menarik iklan produk minyak goreng tersebut. "Sudah 10 ribuan iklan di-take down di berbagai marketplace," ucap Oke.

Kementerian Perdagangan, kata Oke, telah menerapkan kewajiban pasok atau DMO 20 persen kepada seluruh eksportir CPO yang berbasis minyak sawit dari berbagai jenis industri. Dua puluh persen pasokan minyak itu yang kemudian didistribusikan kepada produsen minyak goreng lalu dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Melalui kebijakan DMO tersebut, Kemendag telah mendistribusikan minyak goreng dua kali lipat dari kebutuhan bulanan industri dan rumah tangga sejak 14 Februari 2022 lalu. Dari kebutuhan 11 juta liter per hari, pemerintah telah mendistribusikan 20 juta liter per harinya.

"Banjir harusnya (stok minyak goreng), karena 20 juta liter per hari. Per hari ini telah mendistribusikan 370 juta liter," kata Oke.

Namun yang menjadi masalah adalah mekanisme distribusi minyak goreng sehingga menimbulkan kelangkaan salah satu kebutuhan pokok tersebut. Apalagi, menurut Oke, tidak semua produsen minyak goreng tersebut memiliki jaringan yang kuat dari hulu ke hilir.

Akibatnya, distribusi minyak goreng dari produsen hingga ke tangan masyarakat yang seharusnya bisa mengacu pada harga eceran tertinggi menjadi terhambat. Jalur pendistribusian yang terlalu panjang membuat HET minyak goreng sudah tercapai bahkan di tangan distributor.

<!--more-->

"Irigasinya yang tidak lancar. Ada alirannya yang dibuka kecil-kecil, ada yang aliran irigasi harusnya ke perkebunan malah belok ke perumahan. Ada yang irigasinya ditutupi batu, batunya saya angkat, yang nyimpen batunya saya kejar," ucap Oke.

Ia menjelaskan, kemampuan pasar retail modern saat ini hanya mampu mendistribusikan 25 juta liter minyak goreng per bulan. Sisanya, komoditas itu dijual melalui pasar rakyat yang memiliki mekanisme distribusi yang panjang.

Dengan masyarakat mengeluhkan seolah-olah minyak goreng langka, menurut Oke, padahal yang langka adalah minyak goreng berharga Rp 14.000, akhirnya retail modern yang disasar. "Retail modern ini mendapat tekanan berat. Pemerintah menggelontorkan pasar rakyat dengan minyak curah dulu dengan harga Rp 11.500 untuk mengurangi beban ritel modern sambil membereskan aliran distribusi," ucapnya.

Sementara itu, politikus Partai Gerindra dari Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menilai kelangkaan minyak goreng ini karena sikap pemerintah yang tak tegas kepada para pelaku industri kelapa sawit yang belum menerapkan aturan DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation) bagi para eksportir CPO.

"Ternyata minyak goreng makin raib dan makin gaib. Sudah jelas kita produksi minyak goreng setahun 16 miliar liter, kebutuhan kita 5,7 miliar liter namun kenapa gaib?" kata Andre. Ia pun menduga DPO belum terealisasi seperti yang diklaim pemerintah.

Oleh karena itu, Andre meminta pemerintah menindak tegas para produsen minyak goreng apalagi sebentar lagi sudah menjelang bulan Ramadan. "Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, otomatis konsumsi minyak goreng Indonesia dan dunia akan meningkat, negara muslim dunia akan mengincar minyak goreng Indonesia," katanya.

BILADI MUHAMMAD

Baca: Syarat Tes Antigen dan PCR Dihapus, Industri Penerbangan Domestik Cepat Pulih?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.