Pemerintah Luncurkan Simbara Batu Bara untuk Cegah Kebocoran Penerimaan Negara

Selasa, 8 Maret 2022 10:59 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara) dan Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) untuk kegiatan hulu migas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sistem tersebut bertujuan untuk merapikan alur produksi dan penjualan minerba.

“Sistem ini mengintegrasikan proses, mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor, pengapalan, dan devisa hasil ekspor,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa, 8 Maret 2022.

Integrasi data dilakukan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia. Melalui Simbara dan SIT Migas, Sri Mulyani berharap keterhubungan data dan koordinasi antar-lembaga dari hulu ke hilir lebih akuntabel.

Dengan demikian, pemerintah dapat lebih bertanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Di sisi lain, Simbara membuat alur produksi batu bara hingga penjualan lebih efektif.

Sri Mulyani menyatakan sistem ini akan mendorong peningkatan layanan yang bisa dinikmati para pelaku usaha. Di melihat integrasi sistem pengelolaan komoditas ini penting seiring dengan tren tingginya penerimaan negara di sektor minerba.

Advertising
Advertising

Pada 2021, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara yang berasal dari komoditas tersebut, baik berupa pajak, PNBP, maupun bea keluar, mencapai Rp 124,4 triliun. “Ini penerimaan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan komoditas minerba memberikan kontribusi besar bagi PDB (produk domestik bruto),” tutur Sri.

Meningkatnya penerimaan negara terjadi lantaran harga minerba dunia melonjak. Sri Mulyani mengatakan kenaikan harga acuan komoditas memiliki dua sisi. Di samping membuat penerimaan negara bertambah, kondisi tersebut akan memberikan tantangan lebih besar terhadap munculnya praktik-praktik curang dalam bisnis batu bara.

Dia menyebut semakin tinggi harga minerba, makin banyak pula peluang bagi pelaku usaha melakukan pelanggaran tata-kelola. Pelanggaran ini bisa dalam bentuk penyelundupan hingga under-invoicing.

<!--more-->

"Jadi ini salah satu alasannya kita makin menata diri,” ucap Sri Mulyani. Dengan integrasi proses bisnis serta data antar-kementerian dan lembaga, dia meyakini upaya ini akan menjadi kunci bagi penguatan, pengawasan, serta perbaikan layanan produksi dan penjualan batu bara.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan sejak 2020, kementeriannya sudah mencanangkan integrasi proses bisnis dan data antar-kementerian dan lembaga untuk meningkatkan layanan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Salah satu sektor yang disasar ialah minerba yang kontribusinya terhadap PDB lebih dari Rp 661 triliun.

Pada tahun itu, Isa menjelaskan integrasi proses bisnis difokuskan untuk penjualan batu bara ekspor. “Output-nya adalah ketertelusuran batu bara dari hulu ke hilir, validitas bukti bayar PNBP, dan ketersediaan alat analissi dalam pengawasan ekspor,” ucap Isa.

Kemudian pada 2021, integrasi tersebut difokuskan untuk penjualan batu bara domestik dan penjualan mineral lainnya. Tujuannya adalah terkonkesinya sitem dan aliran data dengan INA Port Net, pengecekan bukti bayar PNBP di Kementerian Perhubungan, serta peningkatan pengawasan penjualan domestik.

“Kemudian tahun ini difokuskan integrasi data devisa hasil ekspor dari Bank Indonesia ke simbara untuk mengawasi penjualan minerba ekspor guna menyakinkan bahwa devisa hasil penjualan mengalir kembali ke dalam negeri,” ucap Isa.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan Simbara akan membantu pemerintah mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban domestic market obligation (DMO). Sistem ini juga mencegah kebocoran penerimaan negara dari praktik-praktik penjualan batu-bara ilegal.

“Sekaligus menertibkan perdagangan mineral dan batu bara ilegal, baik produsen maupun pedagang perantara yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara,” ucap Arifin.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

15 jam lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

15 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

16 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Ahli Soroti Transisi Energi di Indonesia dan Australia

1 hari lalu

Ahli Soroti Transisi Energi di Indonesia dan Australia

Indonesia dan Australia menghadapi beberapa tantangan yang sama sebagai negara yang secara historis bergantung terhadap batu bara di sektor energi

Baca Selengkapnya

Amnesty International Temukan Pasokan Teknologi Pengawasan dan Spyware Masif ke Indonesia

1 hari lalu

Amnesty International Temukan Pasokan Teknologi Pengawasan dan Spyware Masif ke Indonesia

Amnesty International menyiarkan temuan adanya jaringan ekspor spyware dan pengawasan ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

2 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

2 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Penerimaan Bea Cukai Turun 4,5 Persen

2 hari lalu

Penerimaan Bea Cukai Turun 4,5 Persen

Penerimaan Bea Cukai Januari-Maret turun 4,5 persen dibanding tahun lalu.

Baca Selengkapnya

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

3 hari lalu

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengatakan kinerja ekspor sawit mengalami penurunan. Ini penyebabnya.

Baca Selengkapnya