Pemprov NTB Wajibkan PNS Beli Tiket MotoGP, Sandiaga: Untuk Kesuksesan Acara

Selasa, 1 Maret 2022 19:10 WIB

Presiden Joko Widodo telah meresmikan Sirkuit Mandalika, Jumat, 12 November 2021. Setelah diresmikan, sirkuit ini siap menjadi tuan rumah ajang balap kelas dunia, di antaranya WorldSBK Indonesia 2021 dan MotoGP 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) membeli tiket MotoGP merupakan keputusan bersama. Menurut Sandiaga, upaya ini dilakukan agar perhelatan balap motor internasional tersebut berhasil.

“Ini bagian dari keputusan bersama kita untuk kesuksesan acara,” ujar Sandiaga dalam acara Weekly Press Briefing, Selasa, 1 Maret 2022.

Pemerintah NTB meminta PNS ikut melarisi tiket MotoGP yang perhelatannya akan brlangsung pada 18-20 Maret 2022. Alasannya, jumlah penjualan tiket belum optimal. Hingga pekan ketiga Februari, jumlah penjualan tiket MotoGP belum menyentuh 25 ribu lembar.

Sementara itu, pemerintah mematok kuota MotoGP sebesar 60 ribu. Sandiaga menyatakan acara MotoGP merupakan salah satu tonggak Indonesia mencapai pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. MotoGP menjadi salah satu agenda promosi wisata terbesar karena siarannya disaksikan langsung oleh 400 juta penduduk dunia.

Setelah agenda balap internasional di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika ini berlangsung, dia menyebut negara akan memperoleh dampak ekonomi. “Semakin memantapkan Indonesia sebagai destinasi sport tourism. Jadi ini adalah pertaruhan kita. Ekonomi mulai bergerak, kita mulai rasakan,” ucap Sandiaga.

Advertising
Advertising

Deputi Bidang Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rizki Handayani Mustafa menjelaskan pemerintah daerah diperintahkan mengelola penjualan tiket untuk masyarakat lokal guna mendongkrak jumlah penonton.

<!--more-->

“Termasuk TNI Polri kami minta mengorganisasi bagaimana masyarakat lokal bisa mendapatkan tiket,” katanya.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Ahad lalu meminta kapasitas penonton MotoGP di Sirkuit Mandalika menjadi 60 ribu orang. Sebelumnya, pemerintah memutuskan jumlah maksimal penonton perhelatan balap internasional itu sebanyak 100 ribu orang.

“Arahan Presiden Jokowi, yang semula penonton MotoGP 100 ribu diturunkan menjadi 60 ribu dengan situasi yang ada saat sekarang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Penurunan kapasitas penonton MotoGP ini mempertimbangkan penyebaran Covid-19 hingga kesiapan sarana hunian sementara di Lombok dan sekitarnya. Airlangga berujar, pemerintah terus meningkatkan jumlah vaksinasi di seluruh kabupaten dan kota di Lombok untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona di tengah berlangsungnya agenda balap dunia.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | JORDAN KEFAS JEFFERSON

Baca: Di Depan Jokowi, Ainun Najib Sebut Yakin Talenta Digital RI Masuk 4 Besar Dunia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

1 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

4 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

5 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

5 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

8 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

9 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

10 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

14 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

22 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

23 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya