TEMPO.CO, Jakarta - Demo sopir truk di sejumlah wilayah membuat lalu lintas logistik terganggu. Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras indonesia Billy Haryanto mengeluh kondisi tersebut menyebabkan harga beras di Pasar Induk Cipinang naik Rp 200-300 per kilogram.

“Harga naik karena suplainya kurang. Kalau besok (pasokan beras) kosong lagi, (harga) naik lagi,” ujar Billy saat dihubungi pada Rabu, 23 Februari 2022.

Sopir angkutan barang di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat menggelar demo untuk memprotes aturan Kementerian Perhubungan tentang muatan truk obesitas atau over dimension over loading (ODOL). Adapun Kementerian berencana menerapkan kebijakan zero ODOl mulai 1 Januari 2023.

Sopir meminta Kementerian mengkaji ulang aturan larangan truk ODOL karena merugikan perusahaan pengangkutan. Musababnya, aturan ini tidak disertai dengan solusi.

Sejak aksi demo berlangsung, Billy mengatakan pasokan beras ke Pasar Induk Cipinang berkurang lebih dari separuh per hari. Bila biasanya pasokan beras dari berbagai provinsi mencapai 2.000-2.500 ton, kini stok yang masuk hanya 1.000 ton.

Billy meminta pemerintah serius mencari jalan keluar atas permasalahan demo para sopir truk dan mengkaji ulang aturan ODOL. Dia khawatir kondisi ini akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok, seperti yang terjadi pada kedelai dan minyak goreng.

“Hati-hati. Meski per toko biasanya punya cadangan beras untuk 10 hari, kalau cadangan berkurang, harga bisa terus naik. Harus diantisipasi dari sekarang,” ucapnya.

<!--more-->

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan pihaknya akan segera memberi keterangan untuk menanggapi demo sopir truk. “Kami akan bicara semuanya besok dan akan hadir Kakorlantas Polri serta Dirjen PU Bina Marga juga,” ucap Budi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mengusulkan agar pemberlakuan penuh kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (over dimension overload/ODOL) diundur dari semula tahun 2023 menjadi 2025.

Pasalnya, kata Hariyadi, larangan beredarnya truk ODOL bakal sulit dilaksanakan pada 2023 karena masa pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian, tak terkecuali ke industri nasional.

Hariyadi menyebutkan, sebenarnya Apindo mendukung penerapan zero ODOL yang dicanangkan Kementerian Perhubungan. Tapi untuk melaksanakan kebijakan itu, kalangan pengusaha butuh waktu untuk mempersiapkan diri, terutama saat ini dunia usaha masih terpukul pandemi.

Lebih jauh Hariyadi mamaparkan, untuk mematuhi larangan truk ODOL, pengusaha membutuhkan biaya tak sedikit guna meremajakan truk lama dan pengadaan truk baru. Ia mengusulkan pemerintah memberi insentif bagi pengusaha dalam penerapan kebijakan tersebut.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ANTARA

Baca: Tagih Utang Rp 7,8 Triliun, Satgas BLBI Kembali Sita Aset Kaharudin Ongko

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.