TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mulai tahun ini hingga 2024. KIPP berdiri di lahan seluas 6.671 hektare.

“KIPP akan sebesar Jabodetabek,” ujar Basuki dalam diskusi bersama RRI, Rabu, 23 Februari 2022.

KIPP terdiri atas tiga klaster. Klaster pertama berisi kawasan pusat pemerintahan. Pada klaster ini, pemerintah akan membangun Istana Negara, kantor wakil presiden, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kantor Mahkamah Agung (MA), hingga kantor kementerian dan lembaga lainnya.

Sedangkan klaster kedua merupakan kawasan inti pendidikan dan klaster ketiga adalah kawasan inti kesehatan. Basuki menjelaskan di masing-masing klaster akan berdiri hunian dan ruang-ruang komersial. Dia berharap KIPP lebih hidup, bukan menjadi kota pemerintahan yang sepi.

“Itu akan seperti kota baru. Jadi nanti siapa pun yang ditunjuk sebagai (Kepala) Otorita harus tahu persis visi presiden membangun ibu kota ini,” ucap Basuki.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Basuki mengatakan 70 persen kawasan IKN akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Dengan begitu, area terdampak pembangunan gedung hingga perumahan hanya mencakup sebagian kecil atau 20-30 persen dari total kawasan IKN.

<!--more-->

Saat ini, Basuki mengatakan rencana pembangunan ibu kota negara telah memasuki tahap meso planning. Pemerintah sedang mendetailkan kebutuhan tata ruang IKN, termasuk mematangkan konsep pembangunan ibu kota yang berbasis kota hutan.

“Kami sekarang sedang merevitalisasi hutan. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Dirjen Kehutanan sedang di lapangan untuk mempercepat nusery (pembibitan pohon),” ucap Basuki.

Basuki melanjutkan, rencana pemindahan IKN tidak terjadi sekonyong-konyong. Dia mengatakan sebelum Jokowi mengumumkan wacana pemindahan ibu kota di depan MPR dan DPR pada Agustus 2020 lalu, pemerintah telah membuat kajian dan studi literatur selama 1-2 tahun.

Dalam kajian pemindahan IKN itu, pemerintah mempelajari pemindahan ibu kota di 99 kota, baik yang berhasil maupun yang kurang berhasil. “Kemudian Bappenas diberi tugas mengkaji mengapa harus pindah dan kami (Kementerian PUPR) diminta mendesain urban design-nya,” ucap Basuki.

Baca: Sri Mulyani Soroti Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 157,97 Triliun

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.