BI: Sektor Publik dan Swasta Sulit Akses Instrumen Keuangan Berkelanjutan

Reporter

Antara

Jumat, 18 Februari 2022 17:01 WIB

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersiap memimpin pertemuan hari kedua pada Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 18 Februari 2022. Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang merupakan rangkaian Presidensi G20 Indonesia dalam jalur keuangan tersebut membawa enam agenda prioritas, yakni exit strategy untuk mendukung pemulihan yang adil, pembahasan scarring effect untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/POOL

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai sektor publik dan swasta masih sulit mengadopsi dan mengakses instrumen keuangan berkelanjutan, sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri.

Padahal, perkembangan instrumen keuangan berkelanjutan sejak 2007 menunjukkan tren yang menggembirakan, tak hanya secara volume, tetapi dalam berbagai jenis instrumennya.

"Kami memiliki instrumen keuangan pasar modal, seperti obligasi hijau, berkelanjutan, terkait keberlanjutan, dan sosial, serta pasar pinjaman instrumen seperti pinjaman hijau dan pinjaman berkelanjutan," ucap Perry dalam Side Event Presidensi G20 Indonesia di Jakarta, Jumat, 18 Februari 2022.

Ia pun menyadari beberapa lembaga keuangan global mulai memanfaatkan instrumen pasar uang hijau, seperti repo hijau atau berkelanjutan, surat komersial hijau atau berkelanjutan, dan derivatif hijau atau terkait environmental, social & governance (ESG).

Maka dari itu, dalam mengatasi hambatan tersebut dibentuk lah alur kerja kedua Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan G20 (SFWG), yakni meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan.

Negara-negara G20 harus berkoordinasi dan bekerja sama dalam mengatasi masalah bersama, seperti standar, alat penyelarasan pasar termasuk untuk pelaporan dan persyaratan pengungkapan, metrik data ESG, dan layanan verifikasi.

"Tidak hanya berbagai instrumen, ini relevan untuk pemerintah, otoritas sektor keuangan, dan sektor swasta untuk bersama-sama menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan yang akan mendukung peningkatan aspirasi," ujar Perry.

Dia berpendapat hal tersebut penting karena instrumen tidak dapat berfungsi dengan baik secara sendirian.

Pasar instrumen keuangan berkelanjutan domestik yang kredibel dan efisien tak dapat diciptakan tanpa ketersediaan entitas lokal yang memberikan verifikasi, sertifikasi, pelabelan, dan jasa konsultasi.

Dengan demikian, sebuah ekosistem mengatur proses penting yang mendukung stabilitas sistem dan menjaga keseimbangan di antara para pemain kuncinya.

ANTARA

Baca juga: 6 Fakta JET Express yang Akan Setop Beroperasi dan Potret Bisnis Jasa Pengiriman

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

2 hari lalu

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Selengkapnya

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

2 hari lalu

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

2 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Penyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan

6 hari lalu

Penyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan

Penyaluran pendanaan AdaKami pada Januari-April 2024 mencapai Rp 4,6 triliun.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

7 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

7 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

10 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

10 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya

Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

10 hari lalu

Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

BI mengungkapkan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 tumbuh 7,2 persen yoy hingga mencapai Rp 8.888,4 triliun.

Baca Selengkapnya

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

10 hari lalu

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.

Baca Selengkapnya