TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memulai pembangunan fisik ibu kota negara atau IKN pada awal semester kedua tahun 2022 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi.

“Kami menyarankan kalau bisa awal semester II itu sudah betul-betul di lapangan walaupun kita bisa mulai dari sekarang,” kata Imam, Rabu, 2 Februari 2022.

Dengan pembangunan IKN yang lebih cepat, ia yakin target pusat pemerintahan bakal berada di Nusantara pada 16 Agustus 2024 bisa tercapai. Saat ini PUPR sudah mengantongi desain pembangunan kawasan IKN dari 750 peserta.

“Yang masuk ada 750 peserta dan ada dari luar negeri juga. Tapi yang layak menyampaikan gagasan kurang lebih 350 dan akhirnya kita merekomendasi 5 terbaik dan melaporkan ke Bapak Presiden,” tuturnya.

Imam menjelaskan, dari arahan Presiden Jokowi, kemudian dipilih pemenang pertama, kedua dan ketiga yang kemudian menjadi tim kolaborasi untuk mendesain lebih lanjut kawasan inti IKN. Dengan begitu, proses desain bisa rampung pada akhir 2021, dan secara paralel disiapkan beberapa desain berupa basic desain untuk bangunan super prioritas.

<!--more-->

Lebih jauh, Imam memaparkan desain dasar itu meliputi infrastruktur dasar pemukiman. Bila Kementerian PUPR telah mendapat kejelasan anggaran dari Kementerian Keuangan, maka pekerjaan bisa dimulai dengan skema pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang ada.

Terkait anggaran pembangunan IKN tersebut, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya menyebutkan dukungan anggaran yang disediakan pihaknya pada tahun ini akan difokuskan pada kementerian-kementerian yang terkait dengan pembangunan IKN melalui skema realokasi atau refocusing.

“Kita tetap menjaga penanganan Covid-19 terjamin dan pemulihan ekonomi terjaga, sehingga ketika realokasi dan refocusing kita akan mendapat ruang-ruang yang bisa dioptimalkan untuk mendanai pembangunan IKN 2022,” kata Arya.

Adapun dukungan APBN, menurut Arya, lebih difokuskan kepada infrastruktur dasar dan kawasan inti IKN. Kemenkeu masih mencari solusi yang tepat dengan skenario melibatkan badan usaha dan mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

ANTARA

Baca: Pesawat Susi Air Diusir dari Malinau, Susi Pudjiastuti: Kuasa.. Wewenang..

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.