Terkini Bisnis: Utang Lapindo Belum Lunas, Poyek IKN Dilanjut Setelah 2024
Reporter
Tempo.co
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Jumat, 28 Januari 2022 18:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 28 Januari 2022 dimulai belum adanya kepastian soal pelunasan utang jatuh tempo Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya kepada negara.
Selanjutnya soal Bappenas berharap presiden dan wakil presiden yang terpilih pada 2024 mendatang memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN
Adapula Kemenpan RB menyatakan tenaga outsourcing seperti tenaga kebersihan, pramu saji, satuan pengaman, dan sebagainya bisa terus direkrut sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
Kemudian kabar sebagian kecil rumah sakit yang siap untuk menerapkan kelas rawat inap standar atau KRIS secara bertahap pada tahun ini.
Selain itu berita tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2021 atas penerimaan pajak. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:
1. Kabar Terbaru Penagihan Triliunan Utang Lapindo dari Kemenkeu
Sampai awal 2022 ini, belum ada kepastian soal pelunasan utang jatuh tempo Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya kepada negara.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, telah menerima penawaran dari perusahaan untuk membayar utang tersebut dengan pengalihan aset berupa tanah di daerah Sidoarjo, Jawa Timur.
Rionald membenarkan kalau tanah tersebut memang menjadi jaminan dalam perjanjian utang-piutang ini Akan tetapi, kata Rionald, pihaknya tidak serta merta langsung menerima tanah itu karena meminta pembayaran.
"Mana kala kemudian yang bersangkutan menyatakan tak bisa membayar dan menyerahkan jaminan, jaminan itu ada nilainya atau tidak?," kata Rionald dalam konferensi pers, Jumat, 28 Januari 2022.
Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Kepala Bappenas Berharap Presiden 2024 Komitmen Lanjutkan Pembangunan IKN
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa berharap presiden dan wakil presiden yang akan terpilih pada 2024 mendatang memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia mengatakan pemindahan IKN dan pembangunannya telah diamanatkan dalam undang-undang.
“Harapannya iya (yang melanjutkan IKN). Tapi kan tergantung pada peta politik hari ini,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Rabu, 25 Januari 2022.
Selain perintah undang-undang, Suharso menyatakan pembangunan IKN penting diteruskan lantaran investasi yang dikeluarkan cukup besar. Sampai 2024 mendatang, Bappenas menghitung pembangunan IKN membutuhkan investasi Rp 110 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar.
Modal itu bersumber dari uang negara, pemanfaatan aset barang milik negara, kerja sama pemerintah dan badan usaha, sampai investasi swasta. “Dia (presiden 2024) harus melihat ke depan. Ini adalah ekspektasi, harapan,” tutur Suharso.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Kemenpan RB Jelaskan Proses Pengalihan Tenaga Honorer ke Tenaga Outsourcing
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan tenaga outsourcing seperti tenaga kebersihan, pramu saji, satuan pengaman, dan sebagainya bisa terus direkrut sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
“Bisa terus direkrut sesuai kebutuhan melalui mekanisme pembayaran tenaga alih daya atau outsourcing dengan beban biaya umum,” kata Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce kepada Tempo, Rabu, 26 Januari 2022.
Dia mengatakan, bagi yang tidak melanjutkan, diharapkan instansi (K/L/Pemda) yang bersangkutan untuk mempertimbangkan pemberian apresiasi dan penghargaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan instansi masing-masing.
Averrouce menyampaikan bahwa saat ini, langkah strategis dan signifikan telah banyak dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer. Sebab, tenaga honorer senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah.“Terbukti pada 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat 1.070.092 tenaga honorer menjadi ASN. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum,” kata Averrouce.
Baca berita selengkapnya di sini.
