TEMPO.CO, Jakarta -- Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri merespons ihwal pemerintah yang menyisihkan dana program pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk pembangunan ibu kota negara (IKN).
"Apakah ibu kota baru bisa memulihkan ekonomi nasional dari Covid? Ya tidak bisa," kata Faisal Basri dalam wawancara live yang disiarkan di Youtube Kompas TV Kamis, 20 Januari 2022.
Menurutnya, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, caranya adalah dengan menunda pembangunan ibu kota baru.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan tengah mengkaji hal pembiayaan pembangunan ibu kota negara atau IKN baru. Karena menurutnya, akan ada dinamika dari waktu ke waktu.
"Angka Rp 466 triliun maupun perkiraan porsi beban APBN diestimasi sebelum pandemi Covid-19. Kami sedang menghitung ulang. Sabar ya," kata Isa saat dihubungi Kamis, 20 Januari 2022.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati semula ingin anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN, yakni dalam pos program penguatan ekonomi senilai Rp 178,3 triliun untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN. <!--more--> Sri Mulyani Soal Ibu Kota Baru Dia menilai pelaksanaan pembangunan ibu kota baru di tahap ini bisa dikategorikan sebagai proses untuk pemulihan ekonomi. Itu sebabnya, Sri Mulyani bakal merancang penggunaan sebagian dana PEN untuk pembangunan ibu kota baru.
Rencana itu disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 19 Januari 2022. Rapat itu membahas evaluasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, serta rencana APBN dan PEN 2022.
Sri Mulyani memaparkan, bahwa tahap awal pembangunan IKN akan berlangsung pada tahun 2022-2024. Dalam tahap ini dilakukan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalanan, listrik, air, dan jaringan telekomunikasi.
Untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara tersebut, Sri Mulyani ingin menggunakan dana dari program PEN. "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya. Kalau memang bisa dieksekusi pada 2022, maka akan bisa kami anggarkan di Rp 178 triliun ini," ujarnya.
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
2 hari lalu
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.
