ESDM Sebut Ketidakpatuhan DMO Batu Bara Mengancam Perekonomian RI

Sabtu, 1 Januari 2022 19:45 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Rapat kerja tersebut membahas proyeksi kebutuhan batubara sebagai Energi Primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai tahun 2028 serta upaya Kementerian ESDM menjadi ketersediaan pasokan batubara tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menagih komitmen pengusaha batu bara untuk memasok hasil tambang mereka ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Sebab Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN kini kekurangan pasokan batu bara dan aliran listrik 10 juta pelanggan terancam, baik masyarakat umum maupun industri.

Kementerian meminta pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi untuk patuh terhadap pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri ini alias domestic market obligation (DMO). Tujuannya untuk menjaga iklim investasi dan perekonomnal nasional

"Jangan sampai ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi DMO mengganggu iklim investasi dan perekonomian negara," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM Ridwan Jamaludin dalam keterangan resmi, Sabtu, 1 Januari 2021.

Pernyataan ini disampaikan Ridwan dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Batu Bara dengan pengusaha yang digelar di hari yang sama. Sosialisasi digelar usai ESDM resmi menerbitkan larangan ekspor batu bara mulai 1-31 Januari 2021 akibat kekurangan pasokan untuk pembangkit ini.

Adapun aturan soal DMO ini sudah dimuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021. Perusahaan wajib mengalokasikan minimal 25 persen dari rencana produksi yang disetujui pemerintah untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga US$ 70 per metrik ton.

Advertising
Advertising

Berita terkait

PLN Raih Pendanaan World Bank guna Percepat Elektrifikasi dan Pengembangan EBT

3 menit lalu

PLN Raih Pendanaan World Bank guna Percepat Elektrifikasi dan Pengembangan EBT

PT PLN (Persero) melakukan kolaborasi pendanaan dengan World Bank, Canada Clean Energy & Forest Climate Facility dan Clean Technology Fund sebesar USD581,5 juta untuk mendukung peningkatan akses elektrifikasi di Indonesia

Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad Akan Mundur dari Proyek Beach Club Gunungkidul, Koalisi Harapkan Investor Lain Ikut Batalkan Proyek

10 jam lalu

Raffi Ahmad Akan Mundur dari Proyek Beach Club Gunungkidul, Koalisi Harapkan Investor Lain Ikut Batalkan Proyek

Pernyataan Raffi Ahmad mundur dari proyek pembangunan resort, vila, dan beach club di Gunungkidul menuai respons positif dari sejumlah organisasi.

Baca Selengkapnya

Gunakan REC, Pemkab Trenggalek Jalin Kerja Sama dengan PLN

19 jam lalu

Gunakan REC, Pemkab Trenggalek Jalin Kerja Sama dengan PLN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek menandatangani nota kesepahaman dengan PT PLN (Persero) terkait layanan Green Energy as a Service (GEAS) untuk menggunakan REC sebanyak 200 unit atau setara dengan 200 megawatt hour (MWh).

Baca Selengkapnya

Inilah Daftar Kode Rahasia Meteran Listrik PLN dari Berbagai Merek

1 hari lalu

Inilah Daftar Kode Rahasia Meteran Listrik PLN dari Berbagai Merek

Kode-kode rahasia ini dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal seperti mengecek kondisi meteran listrik pulsa atau token.

Baca Selengkapnya

PLN Pasok Tambahan Daya 170 MVA untuk Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik

2 hari lalu

PLN Pasok Tambahan Daya 170 MVA untuk Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik

PT PLN (Persero) memasok tambahan daya pada PT Freeport Indonesia di Gresik menjadi sebesar 170 Megavolt Ampere (MVA). Disebut untuk dorong hilirisasi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie

2 hari lalu

Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie

Daftar 6 wilayah tambang batu bara bekas untuk ormas keagamaan, termasuk NU yang mendapat jatah eks lahan Grup Bakrie dan sudah dikantongi.

Baca Selengkapnya

Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

5 hari lalu

Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

Kebijakan pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mengelola tambang menuai polemik.

Baca Selengkapnya

Perbandingan Kompensasi Pemadaman Listrik di Sumatera Juni 2024 dan Jabodetabek 2019

5 hari lalu

Perbandingan Kompensasi Pemadaman Listrik di Sumatera Juni 2024 dan Jabodetabek 2019

Pemadaman listrik total di Sumatera mengingatkan blackout di Jabodetabek pada 2019. Bagaimana perbandingan kompensasi keduanya?

Baca Selengkapnya

Listrik Padam Berjam-jam di Sumatera, Berapa Kompensasi dari PLN?

5 hari lalu

Listrik Padam Berjam-jam di Sumatera, Berapa Kompensasi dari PLN?

Listrik padam di sebagian wilayah Sumatera dari 4-5 Juni 2024. Bagaimana kompensasi dari PLN, kapan diberikan?

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai IUP untuk Ormas Keagamaan Langgar UU Minerba

5 hari lalu

Pengamat Nilai IUP untuk Ormas Keagamaan Langgar UU Minerba

Pengamat menilai kebijakan Presiden Jokowi memberi ormas keagamaan izin usaha pertambangan atau IUP tidak sesuai dengan Undang-Undang Minerba

Baca Selengkapnya