TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Deendarlianto, menyambut baik rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite. Hal itu didasarkan pada pertimbangan dampak terhadap lingkungan.

“Jika mengacu pada perencanaan energi nasional ke depan, rencana pemerintah untuk menghapus Premium dan Pertalite ini saya rasa cukup baik. Selanjutnya perlu sosialisasi dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat,” kata dia seperti dikutip Tempo dari laman ugm.ac.id, Kamis, 29 Desember 2021.

Menurut Deendarlianto, dampak terhadap lingkungan menjadi salah satu pertimbangan penting guna mendorong konsumsi bahan bakar dengan nilai oktan yang lebih tinggi. Selain itu, rencana ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi emisi, termasuk pada sektor transportasi.

Proses transisi menuju konsumsi jenis BBM yang lebih ramah lingkungan, kata dia, sesungguhnya sudah dimulai sejak 2015, yakni saat peluncuran Pertalite. Dia menilai usaha transisi itu cukup berhasil dan mampu menyadarkan masyarakat dalam memilih jenis BBM yang baik untuk mesin dan lingkungan.

“Dilihat dari struktur penjualan BBM, pengguna Premium semakin lama semakin berkurang. Masyarakat kelas ekonomi menengah juga telah beralih dari Premium ke Pertalite, dan bahkan pelan-pelan mulai bergeser ke Pertamax,” ujarnya.

Deendarlianto memaparkan data konsumsi energi di Indonesia, di mana 39 persen energi masih berbasis minyak dan 64 persen di antaranya digunakan untuk transportasi. Dari jumlah itu, 90 persen konsumsi energi di sektor transportasi diperuntukkan bagi transportasi darat atau jalan raya.

Meski dinilai tepat, dia mengingatkan konsumen utama Premium yang berasal dari kalangan menengah ke bawah perlu untuk diperhatikan. Ia menyayangkan fenomena sebagian masyarakat kalangan menengah yang masih mengonsumsi Premium. Padahal, mereka tidak seharusnya mendapatkan subsidi.

Sejalan dengan proses transisi energi dan demi tercapainya energi yang tepat sasaran, Deendarlianto menyarankan agar pemerintah dalam memberikan subsidi energi mengacu kepada orangnya, bukan atas produk tertentu. Sebab, menurut dia, selama ini metode subsidi bukan atas orangnya atau pemakai, tetapi barangnya.

“Dengan kebijakan penghapusan Premium dan Pertalite, ke depan metode subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah, bisa dilakukan dengan pemberian subsidi ke orangnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) berencana segera menghapus Premium dan Pertalite. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Soerjaningsih, mengatakan rencana penghapusan Premium dan Pertalite dipicu oleh adanya masalah lingkungan. Keputusan itu sontak menuai pro dan kontra di masyarakat.

HARIS SETYAWAN

Baca juga: Rencana Penghapusan Premium Diragukan, Pengamat: Wacana Sejak 2017