TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai peristiwa mewarnai kegiatan ekonomi dan bisnis pada paruh pertama 2021, seperti pejabat Kemenkeu diduga menerima suap hingga merger Gojek dan Tokopedia. Di kuartal I, pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen. Sedangkan awal kuartal II, kegiatan ekonomi masih tertahan oleh adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena larangan mudik.

Berbagai ketidakpastian masih muncul pada etape awal tahun karena penyebaran Covid-19. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan masih menjadi sektor yang paling menghadapi dampak karena wabah yang berkepanjangan. Di luar kondisi makro, situasi mikro juga pernah dinamika.

Berikut ini rangkuman peristiwa yang menjadi sorotan selama bulan ketiga dan keempat sebagai rangkaian dari kaleidoskop 2021.

1. Maret

• Dua pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pertama kali terkuak terima suap

Dua pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Angin Prayitno Aji serta Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani disinyalir menerima suap Rp 50 miliar. Dua pejabat disebut-sebut menerima suap dan gratifikasi dari tiga perusahaan PT Jhonlin Baratama, PT Gunung Madu Plantations, dan PT Bank Pan Indonesia (Panin). Kedua pejabat itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka dua bulan setelahnya atau Mei 2021.

• Jokowi cabut lampiran Perpres Nomor 10 Tanun 2021 tentang pembukaan investasi minuman keras

Pada awal Maret, masyarakat diributkan dengan munculnya klausul pembukaan investasi minuman keras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penamanan Modal. Aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja yang diteken Februari dan sedianya akan belaku 4 Maret memasukkan ketentuan investasi miras diperbolehkan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Penutupan keran investasi miras terjadi setelah Presiden Jokowi mendapatkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat dan tokoh agama. Jokowi melakukan pertemuan empat mata dengan Ma’ruf untuk membahas lampiran perpes ini.

• Geger rencana impor 1 juta ton beras

Pada awal Maret, pemerintah mengumumkan rencana gimpor 1 juta ton beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah itu diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di Tanah Air.

Impor tersebut adalah bagian dari rencana penyediaan beras sebesar 1-1,5 juta ton oleh pemerintah. Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Airlangga, penyediaan beras itu diperlukan setelah adanya Bantuan Sosial Beras PPKM, antisipasi banjir, dan pandemi Covid-19. Adapun upaya penyediaannya antara lain melalui impor 500 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.

Rencana impor beras menimbulkan polemik di tengah tak optimalnya penyerapan beras di tingkat petani. Berbalik arah, polemik impir itu langsung diluruskan oleh Presiden Joko Widodo pada pekan terakhir Maret. Jokowi menyatakan Indonesia tidak akan mengimpor beras hingga Juni 2021.

<!--more-->

• Investasi kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak

Biaya investasi kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak lantaran berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek. Anggaran dadakan muncul karena adanya kenaikan biaya pembebasan lahan dan perubahan harga paada saat pengerjaan proyek. Proyek kereta berkecepatan 350 kilometer per jam itu mengalami pembengkakan biaya alias cost overrun mencapai 23 persen dari nilai awal yang besarnya US$ 6,071 miliar.

Pembengkakan investasi menjadi salah satu pendorong molornya proyek sepur kilat. Masalah ini kemudian diselesaikan dengan langkah awal merombakan manajemen dan restrukturisasi kepemilikan.

• Tangki Pertamina di Kilang Balongan, Indramayu, bocor

Tangki T301 di Kilang Balongan, Indramayu, terbakar pada akhir Maret, 2021. Tangki bahan bakar minyak jenis gasolin ini berisi 23 ribu kiloliter. Api melalap tiga tangki lainnya di kilang tersebut. Dugaan awal penyebab kebakaran ini adalah karena sambaran petir. Namun langsung ditepis Badan, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

2. April

- Bos Waskita beberkan masalah utang RP 90 triliun

PT Waskita Karya (Persero) Tbk tercatat memiliki utang jumbo sampao Rp 90 triliun. Direktur Utama Waskita Destiawan Soewardjono membeberkan penyebab perusahaan yang dipimpinnya terbelit utang yang sangat besar.

Destiawan menjelaskan ada faktor utama yang membuat Waskita Karya mencatat utang perusahaan mencapai Rp 90 triliun dengan bunga utang Rp 4,7 triliun. Salah satunya adalah kegagalan proses divestasi lima ruas tol yang semula direncanakan rampung pada tahun lalu.

"Akibat pandemi (Covid-19)ini, ada lima ruas yang gagal divestasi (tahun lalu) karena investor menunda," katanya. Padahal, Waskita Karya sebelumnya berancang-ancang setelah konstruksi jalan tol rampung dan beroperasi, perusahaan berencana melakukan divestasi. "Setelah itu, (dana hasil divestasi) kami putar lagi untuk investasi," ucap Destiawan.

Tak berselang lama setelah masalah utang, Kementerian BUMN melakukan perombakan direksi dan komisaris perseroan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2020, didtetapkan dua nama baru untuk menjabat di jajaran dewan komisaris perseroan, antara lain Ahmad Erani Yustika dan T. Iskandar. Erani dan Iskandar mengisi posisi yang sebelumnya ditempati oleh Danis H. Sumadilaga dan Viktor S. Sirait.

Sementara itu, dua nama baru di jajaran dewan direksi adalah Luki Theta Handayani yang menempati posisi Direktur Keuangan & Manajemen Risiko, serta I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi I. Dua nama yang diganti antara lain Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health dan Environment Ferry Hendriyanto dan Direktur Operasi 1 Didiet Oemar Prihadi.

Luki Theta sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Waskita Karya Realty sejak April 2020. Sementara itu I Ketut Pasek sebelumnya menjabat Direktur Operasi dan Supply Chain Management Wijaya Karya Beton.

- Sritex menghadapi gugatan PKPU

Enam perusahaan di bawah Grup Sritex dan dua petinggi Grup Sritex yakni Iwan Setiawan Lukminto dan istrinya Megawati menghadapi gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Keenam perusahaan itu adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), PT Rayon Utama Makmur (RUM), PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Senang Kharisma Textil. Gugatan PKPU didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah.

Gugatan PKPU kepada enam perusahaan itu diajukan oleh empat pihak yang berbeda mulai dari PT Swadaya Graha, CV Prima Karya, Bank QNB Indonesia, dan sebuah perusahaan kargo yakni PT Indo Bahari Ekspress.

Adapun khusus untuk PT RUM, gugatan Indo Bahari Ekspress adalah gugatan PKPU yang kedua. Gugatan pertama yang diajukan oleh Swadaya Graha sebelumnya ditolak oleh PN Semarang.

Grup Sritex memberi penjelasan atas gugatan dari PT Bank QNB Indonesia Tbk kepada PT Senang Kharisma Textil. "Gugatan kepada Senang Kharisma Textil benar adanya. Nama bapak Iwan Lukminto dan ibu Megawati tercantum sebagai personal guarantor," kata Direktur Keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex Allan Moran Severino.

Gugatan Bank QNB masuk terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, pada 20 April 2021. Perkara ini terdaftar dengan nomor: 13/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg dan akan mulai sidang perdana pada Selasa, 27 April 2021.

<!--more-->

- Pemerintah umumkan larangan mudik Lebaran

Pemerintah mengumumkan larangan mudik pada awal April 2021 untuk menghadapi Lebaran 1442 Hijriah.

Pengumuman itu diikuti terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sesuai dengan ketentuan tersebut, larangan mudik mulai berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021.

Larangan mudik berlaku untuk semua moda transportasi, mulai darat, laut, udara, perkeretaapian, hingga penyeberangan. Saat itu, masyarakat yang dibolehkan melakukan perjalanan adalah yang masuk kelompok dikecualikan, seperti

pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan, operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional.

- Gojek dan Tokopedia mematangkan merger dengan entitas baru bernama GoTo

Pada pertengahan April 2021, rencana penggabungan Gojek dan Tokopedia semakin mendekati kenyataan. Kedua raksasa bisnis digital ini tengah mematangkan rencana pembentukan entitas baru hasil merger bernama GoTo.

Saat itu valuasi Gojek mencapai US$ 10,5 miliar, sedangkan Tokopedia US$ 7,9 miliar. Valuasi perusahaan setelah bergabung diperkirakan bisa menembus US$ 18,4 miliar atau Rp 267,9 triliun. Adapun GoTo akhirnya resmi dirilis sebulan setelahnya, yaitu 17 Mei.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | TIM TEMPO

BACA: Kemenkeu Lebih Selektif dalam Pemberian Insentif Usaha pada 2022, Sebab...