TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom senior Faisal Basri mengatakan konflik kepentingan menjadi masalah utama yang melingkupi pejabat negara saat ini. Pasalnya, ia menyebut banyak pejabat negara yang merangkap fungsi sebagai bagian dari pelaku usaha.

"Sekarang ini titik nadir. Coba anda bayangkan tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah RI, Wakil Menteri merangkap Wakil Ketua Umum Kadin. Sudah gila negara ini. Jadi konflik kepentingan sudah sangat blur," ujar Faisal Basri dalam sebuah acara daring, Selasa, 21 Desember 2021.

Seperti diketahui, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia Bidang Badan Usaha Milik Negara. Selain Kartika, Faisal juga menyebut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo turut menjadi pengurus teras Kadin Indonesia. Adapun Bamsoet menjabat Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

"Staf ahli Menteri BKPM Eka Sastra itu perusahaannya banyak banget juga Waketum Kadin. Pokoknya ngeri deh. Di situ akar konflik kepentingan," ujar Faisal.

Salah satu persoalan konflik kepentingan yang sempat menjadi perbincangan masyarakat adalah terseretnya nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam pusaran bisnis PCR.

Masalah bisnis PCR muncul dalam laporan utama Majalah Tempo edisi 1-7 November 2021 mengenai keputusan pemerintah yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang penerbangan. Nama Luhut muncul dalam laporan tersebut.

Sebab, PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Kedua perusahaan ini terafiliasi dengan Luhut. Walhasil, keterlibatan Luhut di bisnis PCR ini pun ramai di publik.

GSI tak lain adalah perusahaan yang didirikan oleh Arsjad pada April 2020. Perusahaan ini menjalankan unit bisnis GSI Lab yang bergerak di bidang layanan tes usap PCR dan antigen.

Selain Luhut, laporan Majalah Tempo juga menulis Yayasan Adaro Bangun Energi memiliki saham di GSI. Yayasan ini merupakan organisasi nirlaba di bawah PT Adaro Energy Tbk yang bergerak di bidang pertambangan.

Kakak Erick Thohir, Garibaldi Thohir, duduk sebagai presiden direktur dan mengantongi 6,18 persen saham. Di sisi lain, Erick pun pernah aktif berkegiatan di yayasan ini. Pada 4 November, organisasi bernama Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA pun melaporkan Erick dan Luhut ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Perkara ini sudah bolak balik dijawab oleh Luhut dan Erick, maupun anak buahnya, dalam berbagai kesempatan.

Sempat bertemu dengan Luhut untuk membicarakan berbagai hal, salah satunya perkara tersebut, Faisal Basri menilai Menko Marves itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mencari untung dari bisnis tersebut. Pasalnya, keuntungan dari bisnis uji usap tersebut dilaporkan sangat tinggi.

"Lalu ada conflict of interest. Dia yang membuat aturan, dia yang menyediakan jasa dengan aturan itu. Ini bukan contoh yang baik," kata Faisal.

Baca Juga: Erick Thohir Jawab Faisal Basri Soal Kereta Cepat Tak Akan Balik Modal Sampai Kiamat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.