Luhut: Utang Rp 6.000 Triliun Itu Produktif, Bisa Dikembalikan

Rabu, 15 Desember 2021 16:07 WIB

Pada awal September, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) Penunjukan itu tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. (ANTARA/Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan utang pemerintah saat ini masih terkendali. Salah satunya terlihat dari rasio utang yang di bawah 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Oleh sebab itu, menurut dia, jika ada utang untuk pembangunan proyek-proyek tertentu, seharusnya tidak perlu dipersoalkan. “Utang Rp 6.000 triliun itu produktif dan bisa dikembalikan. Kenapa menjadi masalah?” ujar Luhut, Rabu, 15 Desember 2021.

Ia pun meminta tiap pihak menilai persoalan utang dengan berbasis data. Kalaupun ada yang mengkritik, Luhut meminta juga disertai dengan data. “Jangan membuat berita tidak penting,” katanya.

Adapun utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar Rp 6.687,28 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 39,69 persen. Angka itu di bawah outlook pemerintah di kisaran 41-43 persen pada akhir tahun ini.

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebelumnya menyoroti kenaikan utang pemerintah dan biaya bunga selama pandemi Covid-19 hingga melampaui PDB dan penerimaan negara. Selain utang, defisit dan Silpa yang melonjak dinilai berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal.

Advertising
Advertising

Dalam kajian atas Kesinambungan Fiskal 2020 yang dirilis BPK dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2021, indikator kesinambungan fiskal (IKF) 2020 juga tercatat sebesar 4,27 persen. Angka itu telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411-Debt Indicators yaitu di bawah 0 persen.

BPK juga menyebutkan indikator kerentanan utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF) atau International Debt Relief (IDR). Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 - 35 persen.

<!--more-->

Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen juga melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 - 6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7 - 10 persen. Kemudian rasio utang terhadap penerimaan tercatat sebesar 369 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 - 167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90 - 150 persen.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir memastikan pemerintah sangat memperhatikan kenaikan utang tersebut.

Menurut dia, rasio utang ini akan terus dijaga dan diupayakan turun dalam beberapa tahun ke depan. Mulai dari 42,8 persen (2023), 42,48 persen (2024), dan 41,82 persen (2025). Sejalan dengan upaya menurunkan rasio utang, defisit APBN pun juga akan ditekan sesuai amanat UU Keuangan Negara yaitu maksimal 3 persen terhadap PDB.

Sebelumnya gara-gara pandemi, pemerintah diberi keleluasaan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 untuk memperlonggar defisit melebihi 3 persen selama tiga tahun (2020-2022). Sehingga, defisit 2020 langsung membengkak jadi 6,14 persen untuk menutupi besarnya biasa menangani pandemi.

Sejumlah upaya pun dilakukan demi menurunkan rasio utang dan defisit ini dalam beberapa tahun ke depan. Di antaranya yaitu dengan cara menurunkan nominal utang dan menaikkan produktivitas, sehingga PDB naik.

BISNIS | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Arcandra Tahar Beberkan Upaya Cina Tekan Emisi dan Beralih ke Energi Terbarukan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Pan Brothers, Raksasa Tekstil yang Sedang Berjuang Menghindari Pailit seperti Sritex

5 menit lalu

Pan Brothers, Raksasa Tekstil yang Sedang Berjuang Menghindari Pailit seperti Sritex

Perusahaan tekstil PT Pan Brothers Tbk (PBRX) sedang berjuang terhindari dari kepailitan seperti yang dialami Sritex.

Baca Selengkapnya

Pemicu Efek Lipstik Menurut Psikolog, saat Orang Belanja Barang Mewah meski Tak Punya Uang

9 jam lalu

Pemicu Efek Lipstik Menurut Psikolog, saat Orang Belanja Barang Mewah meski Tak Punya Uang

Keputusan belanja barang mewah kecil dalam kondisi sulit antara lain dipengaruhi konten pemengaruh yang memperlihatkan gaya hidup mewah.

Baca Selengkapnya

Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

10 jam lalu

Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang Wamenkeu Suahasil Nazara serta Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.

Baca Selengkapnya

Berapa Banyak Izin Impor Gula yang Diterbitkan Tom Lembong?

14 jam lalu

Berapa Banyak Izin Impor Gula yang Diterbitkan Tom Lembong?

BPK mencatat, penerbitan izin impor gula tidak hanya diberikan kepada BUMN, melainkan juga diberikan kepada pihak swasta.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Klaim Program Pekarangan Pangan Hemat APBN Rp 1.400 Triliun, Begini Hitungannya

14 jam lalu

Mentan Amran Klaim Program Pekarangan Pangan Hemat APBN Rp 1.400 Triliun, Begini Hitungannya

Mentan Andi Amran Sulaiman mengklaim program Pekarangan Pangan Lestari dapat menghemat APBN hingga Rp 1.400 trilun.

Baca Selengkapnya

AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

15 jam lalu

AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

AHY sebut pembangunan IKN bakal dilanjutkan namun mesti memperhitungkan anggaran. Jauh hari ekonom Faisal Basri singgung pembengkakan biaya IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pemutihan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani, Misbakhun Dukung Prabowo Bawa RI Masuk Anggota BRICS

17 jam lalu

Terkini Bisnis: Pemutihan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani, Misbakhun Dukung Prabowo Bawa RI Masuk Anggota BRICS

Berita terkini ekonomi bisnis antara lain tentang pernyataan Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait pemutihan utang petani, nelayan.

Baca Selengkapnya

Menteri UMKM: Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

20 jam lalu

Menteri UMKM: Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

Jadi jangan sampai diasumsikan penghapusan utang berlaku untuk seluruh pelaku UMKM atau pun petani.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Putihkan Utang Petani-Nelayan, HKTI: Ke Depan Pembiayaan Harus Teliti

21 jam lalu

Prabowo akan Putihkan Utang Petani-Nelayan, HKTI: Ke Depan Pembiayaan Harus Teliti

HKTI mendukung rencana pemerintahan Prabowo Subianto yang akan memutihkan utang petani, nelayan, dan UMKM.

Baca Selengkapnya

Petani-Nelayan Dapat Ajukan Kredit setelah Pemutihan Utang, Kemenkop Usul Lewat Koperasi

22 jam lalu

Petani-Nelayan Dapat Ajukan Kredit setelah Pemutihan Utang, Kemenkop Usul Lewat Koperasi

Petani, nelayan, dan UMKM dapat kembali mengakses pembiayaan setelah pengampunan utang.

Baca Selengkapnya