Terkini Bisnis: Aturan PPKM Saat Natal Tahun Baru, Luhut Diminta Cabut Izin TPL
Reporter
Tempo.co
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Rabu, 24 November 2021 18:17 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu petang, 24 November 2021, dimulai dari aturan lengkap PPKM Level 3 di akhir tahun.
Berikutnya ada berita tentang Menteri Luhut diminta mencabut izin PT Toba Pulp Lestari dan Pemerintah Kota Bogor yang akan menerima hibah aset sitaan BLBI. Lalu ada berita Ahok yang menolak rencana akuisisi perusahaan mobil listrik di Jerman dan Jateng dan Jabar disebut sebagai dua daerah yang aktif memacu realisasi investasi.
Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses pembaca kanal ekonomi dan bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan dari lima berita trending tersebut.
1. Simak Aturan Lengkap PPKM Level 3 Natal Tahun Baru, Berlaku Sampai 2 Januari
Pemerintah resmi menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2022. Keputusan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
"Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022," demikian tertulis dalam aturan tersebut yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin, 22 November 2021.
Simak lebih jauh tentang PPKM Level 3 di sini.
<!--more-->
2. Masyarakat Adat Tano Batak Minta Luhut Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari
Puluhan perwakilan masyarakat adat dari Tano Batak yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari) bersama jaringan di nasional berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 November 2021.
Aksi tersebut menuntut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mencabut investasi dan menutup PT. TPL.
“Kehadiran investasi seharusnya memberikan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia serta kesejahteraan rakyat, sayangnya justru menjadi sumber malapetaka bagi Tano Batak," kata Ketua Aliansi Gerakan Tutup TPL Benget Sibuea pada Rabu, 24 November 2021.
Simak lebih jauh tentang Luhut di sini.
3. Pemkot Bogor Terima Hibah Aset Sitaan BLBI, Ini Rincian dan Rencana Pemanfaatannya
Pemerintah Kota Bogor akan menerima hibah aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Rencananya ada tiga aset yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kota Bogor yang meliputi lahan di area Katulampa dan BNR Empang.
"Nilai bukunya sekitar Rp 400 miliar. Hari ini penyerahan di Gedung Mezanin Kementerian Keuangan," ujar Wakil Wali Kota Borog Dedie A. Rachim saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 November 2021.
Adapun tiga aset itu meliputi enam hektare lahan di Katulampa; 3,2 hektare lahan di BNR Empang; dan satu hektare lahan di area R3 Katulampa. Didie mengatakan pemerintah kota telah memiliki rencana untuk pemanfaatan aset-aset hibah tersebut.
Simak lebih jauh tentang BLBI di sini.
<!--more-->
4. Ahok Tolak Rencana Akuisisi Produsen Mobil Listrik Jerman: Narasinya Untuk Apa?
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok angkat bicara soal rencana akuisisi salah satu produsen mobil listrik di Jerman oleh Indonesia Battery Corporation.
Ahok menilai rencana tersebut tak masuk akal. Apalagi jika tujuannya untuk mengincar pasar penjualan mobil listrik global. Rencana serupa sebelumnya, kata dia, pernah diutarakan oleh PT Pertamina Power Indonesia kepada jajaran dewan komisaris Pertamina.
Adapun Ahok punya alasan tersendiri dalam menilai akuisisi itu tidak berbasis valuasi yang kuat untuk bisa direalisasikan. Sebab, menurut dia, di Amerika Serikat sudah ada pemain mobil listrik Tesla yang telah memiliki pangsa pasar besar. Sementara di Cina, sudah ada Wuling Motors yang bahkan sudah mampu menjual mobil listrik dengan harga murah.
Simak lebih jauh tentang Ahok di sini.
5. Bahlil: Jawa Barat dan Jawa Tengah Saling Adu Investasi, Mudah-mudahan Konteks Lain Tidak
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah saling beradu di sektor investasi. Dia mengapresiasi dua provinsi tersebut berhasil mencatatkan prestasi investasi untuk kategori yang berbeda.
“Untuk (kategori) gubernur memang yang pertama Jawa Tengah, kedua Jawa Barat, ketiga Sumatera Barat. Tapi dalam konteks realisasi investasi, yang menang Jawa Barat. Ini kelihatannya Jawa Barat dan Jawa Tengah saling adu dalam konteks investasi. Mudah-mudahan (konteks) yang lain tidak,” ujar Bahlil dalam rapat koordinasi nasional dan anugerah layanan investasi di Jakarta, Rabu, 24 November 2021.
Pemerintah pusat memberikan anugerah terhadap pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan kinerja di sektor investasi selama 2021. Penilaian capaian investasi, kata Bahlil, dilakukan oleh tim independen dari berbagai kementerian dan lembaga serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
Simak lebih jauh tentang Investasi di sini.