TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan Koordinator Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari) Hengky Manalu sangat menyayangkan ketidakhadiran Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk merespons aksi masyarakat adat dari Tano Batak pada hari ini.

“Tentu merasa kecewa sama PaK Luhut," kata Koordinator Anliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL, Hengky Manalu, kepada wartawan di Depan Kantor Kementerian Kordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 November 2021.

Padahal, kata dia, sebanyak 40 warga sudah jauh-jauh datang dari Sumatera Utara ke Jakarta untuk bisa bertemu dengan Menteri Luhut. "Kita sudah jauh-jauh datang dari Danau Toba empat hari empat malam kita perjalanan,” ucap Hengky.

Bersama dengan 20 warga masyarakat di Jakarta, para warga adat dari Tano Batak yang tergabung dalam Aliansi Gerakan tersebut menggelar aksi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ini semula berharap dapat disambut oleh Menteri Luhut.

Dalam aksi yang berlangsung hingga 2,5 jam tersebut, Aliansi Gerak Tutup TPL menyampaikan beberapa tuntutan kepada Kementerian Maritim dan Investasi. Dua di antaranya adalah mencabut izin operasional PT TPL dan mencabut izin konsesi TPL dari wilayah adat.

Selain itu, mereka menuntut agar reforma agraria sejati diwujudkan, menghentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat Tano Batak, dan mendesak agar tindakan kekerasan yang dilakukan karyawan TPL kepada masyarakat adat diusut.

<!--more-->

Terakhir, mereka juga mendesak agar dilakukan pengusutan tuntas dugaan manipulasi eksport TPL yang terjadi selama ini. Mereka pun meminta agar Tano Batak diselamatkan dari limbah TPL, serta Hutan Tano Batak diselamatkan dari aktivitas penggundulan hutan oleh TPL.

“Kami sangat yakin, masyarakat di Kawasan Danau Toba akan lebih sejahtera tanpa TPL, dan Danau Toba akan lebih indah tanpa TPL,” ujar Ketua Aliansi Gerakan Tutup TPL Benget Sibuea.

Namun aksi tersebut hanya disambut oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Maritim dan Investasi Dirhansyah Conbul.

Mereka juga kecewa karena awalnya hanya disambut di balik pintu pagar. “Tentu sangat kecewa, kami juga meminta secara adat, supaya bapak ibu (pejabat Kemenkomarves) ini turun menemui kami, tapi (mereka) tidak berani,” ujar Hengky.

Setelah terus didesak, Dirhansyah pun akhirnya keluar dan menyambut masyarakat adat di luar pagar. Masyarakat adat kemudian memberikan sebuah buku berisi pelanggaran PT Toba Pulp Lestari ke Dirhansyah.

Dirhansyah lalu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat adat tersebut ke Menteri Luhut. "Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi masukan dan tuntutan Masyarakat Adat Tano Batak akan saya sampaikan,” ujarnya.

Baca: Besok, Pemerintah Serahkan Aset Sitaan BLBI ke Penerima Hibah

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.