Solusi Jokowi untuk Oversupply Listrik PLN dan Besarnya Impor Minyak Pertamina

Reporter

Caesar Akbar

Sabtu, 20 November 2021 22:48 WIB

Tangkap layar Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima 10 orang perwakilan pekerja Pertamina Hulu Rokan" pada Kamis, 12 Agustus 2021. ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Desca Lidya Natalia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan persoalan yang dihadapi dua perusahaan energi pelat merah, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Persoalan itu antara lain kelebihan pasokan di PLN dan impor minyak yang besar di Pertamina.

Untuk itu, ia mengatakan perlunya ada strategi transisi energi masyarakat. Ia mengatakan pasokan energi di Tanah Air 67 persen dipasok batu bara, 15 persen dipasok bahan bakar minyak, dan 8 persen gas.

Baca juga: Neraca Pembayaran Surplus USD 10 Miliar

"Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena PLN oversupply, artinya supply dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun," ujar Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu, 20 November 2021.

Jokowi mengatakan tujuan besarnya adalah negara memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran yang selama bertahun-tahun mengalami persoalan lantaran impor minyak yang terlampau besar. Hal tersebut pun mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Baca juga: Alasan Jokowi Mencopot Langsung Seorang Pejabat Pertamina

"Itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap dolar Pertamina harus menyediakan, harus beli dolar di pasar dengn jumlah yang tidak kecil, besar sekali," ujar Jokowi.

Karena itu, ia mengatakan terus mendorong mobil listrik dan kompor listrik. Namun, ia mengatakan komisaris maupun direksi PLN dan Pertamina kini dihadapkan dengan tugas untuk membuat tahapan transisi tersebut. Misalnya, langkah apa yang bisa dimulai tahun depan atau beberapa tahun lagi.

"Kalau ini enggak diselesaikan, sampai kapan pun neraca pembayaran kita enggak akan beres. Ini logika-logika yang kita semua harus mengerti hitung-hitungannya. Bukan hanya khusus untuk PLN sebagai perusahaan BUMN, Pertamina sebagai perusahaan BUMN, enggak," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan dua perusahaan itu masih dalam lingkup badan usaha yang dimiliki oleh negara. Karena itu, kepentingan negaranya ada di sana, meskipun profesionalisme untuk meraup keuntungan tetap ada. "Tapi sekali lagi masih ada beban penugasan di Pertamina maupun di PLN."

CAESAR AKBAR

Baca juga: Ke Ahok hingga Direksi Pertamina-PLN, Jokowi Ingatkan Soal Energi Fosil

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kawasan Mandalika Terlistriki Energi Hijau, Beli REC dari PLN

1 jam lalu

Kawasan Mandalika Terlistriki Energi Hijau, Beli REC dari PLN

PLN NTB meneken Perjanjian Jual Beli Sertifikat Energi Terbarukan dengan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

6 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

5 Sumber Kekayaan Negara Iran, Ada Gas Alam Hingga Saffron

7 jam lalu

5 Sumber Kekayaan Negara Iran, Ada Gas Alam Hingga Saffron

Iran dikenal memiliki sumber daya alam dan potensi kekayaan yang tinggi. Termasuk saffron, apakah itu?

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

8 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

9 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

20 jam lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

ITPLN Perpanjang Waktu Penerimaan Calon Mahasiswa

20 jam lalu

ITPLN Perpanjang Waktu Penerimaan Calon Mahasiswa

Institut Teknologi PLN (ITPLN) mengumumkan perpanjangan masa penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 hingga 29 April 2024.

Baca Selengkapnya

PLN Pulihkan Pasokan Listrik Pascaerupsi Gunung Ruang

20 jam lalu

PLN Pulihkan Pasokan Listrik Pascaerupsi Gunung Ruang

PT PLN (Persero) berhasil memulihkan pasokan listrik Pulau Tagulandang yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

20 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya