DPR Pertanyakan Foto Pejabat Kementan Pakai Seragam Loreng

Senin, 15 November 2021 15:52 WIB

Tangkapan layar berisi foto pejabat Kementerian Pertanian menggunakan seragam loreng berwarna biru kuning bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang dipertanyakan dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Jakarta, Senin, 15 November 2021. Sumber: YouTube Komisi IV DPR RI Channel

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertanian DPR mempertanyakan foto pejabat eselon I Kementerian Pertanian atau Kementan yang mengenakan seragam loreng bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Para pejabat ini dinilai tidak pantas menggunakan seragam ini karena berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Jual kemampuan, jangan jual harga diri," kata anggota Komisi Pertanian dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin, dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 15 November 2021.

Awalnya, rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi dari Fraksi PKB Anggia Erma Rini. Lalu, diinterupsi dari Alien Mus, anggota komisi dari Fraksi Golkar, yang menyebut adanya laporan soal foto-foto tersebut.

"Karena itu sudah masuk dalam laporan komisi, tolong ini biar kita bisa menjadi satu atensi," kata dia. Sehingga, Alien pun meminta penjelasan langsung kepada perwakilan Kementan yang hadir dalam rapat.

Setelah itu, diperlihatkan sebuah foto bersama para pejabat Kementan yang menggunakan seragam loreng. Seragam tersebut bernuansa biru kuning, yang juga merupakan warna pada logo Nasdem.

Advertising
Advertising

Para pejabat Kementan ini berfoto bersama atasan mereka yang juga kader Nasdem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Tapi, Syahrul menggunakan jas hitam seperti halnya Surya Paloh.

Di antara para pejabat ini ada Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto, dan beberapa pejabat lainnya. Kasdi yang muncul dalam foto akhirnya memberi penjelasan kepada DPR.

<!--more-->

"Kehadiran kami sebenarnya dengan atribut itu meski secara formal kami tidak dalam posisi itu sebenarnya, kami ingin menghormati acara tersebut, dan kami hadir bersama juga pak menteri," kaya Kasdi. Tapi, ia belum merinci di acara apa foto tersebut diambil.

Ia hanya meminta maaf bila penggunaan seragam loreng tersebut tidak berkenan bagi anggota komisi. "Tapi sesungguhnya di hati kami tetap dalam upaya birokrat, ya birokrat. Tapi karena ini menghormati, kami memakai atribut itu," kata dia.

Merespons jawaban tersebut, Alien mengatakan dirinya sangat mengerti posisi dari pejabat yang hadir. Menurut dia, foto disampaikan untuk mengingatkan bahwa Kasdi dan teman-temannya masih merupakan ASN. "Kalau politik masih jauh pak, 2024, tapi ini kenetralan bahwa bahwa sudah diatur, bapak masih ASN," kata dia.

Setelah itu, giliran Sudin yang menyebut pejabat Kementan ini kurang etis untuk menggunakan seragam loreng tersebut. Bahkan, kata dia, seorang Syahrul Yasin Limpo yang kader tulen partai tidak menggunakan seragam tersebut. "Nanti kalau ada pihak yang mengadukan, tahu kan sanksinya? Pencopotan dan penurunan pangkat golongan," kata Sudin.

Kemudian, barulah Wakil Ketua Komisi dari Fraksi Nasdem Rusdi Masse Mappasessu pun memberi klarifikasi mengenai foto pejbat tersebut. "Kami di Nasdem tidak mengenal seragam itu," kata Ketua Organisasi dan Keanggotaan Nasdem ini.

Ia menduga seragam ini digunakan karena kebetulan pimpinan Kementan Syahrul Yasin Limpo berasal dari Nasdem dan beberapa hari lalu, partainya juga sedang berulang tahun yang ke-10. "Mungkin pak menteri ini memang dia suka jalan rombongan, dengan para Dirjen-nya, mungkin karena kebetulan aja itu. Tapi apa yang ditampilkan seragam dan organisasi itu, tak ada di struktur kami," kata Rusdi.

Baca: Buka Penyebab Kereta Cepat Akhirnya Pakai APBN, Erick Thohir: Tak Ada Hengki Pengki

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

14 menit lalu

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

1 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Seret Alexander Marwata, Yudi Purnomo: Harus Didalami

23 jam lalu

Nurul Ghufron Seret Alexander Marwata, Yudi Purnomo: Harus Didalami

Yudi Purnomo menilai sidang etik terhadap Nurul Ghufron bisa membuka fakta baru soal apakah Alexander Marwata terlibat atau tidak.

Baca Selengkapnya

Sidang Etik Nurul Ghufron 14 Mei, Dewas KPK Pastikan Tak Akan Ditunda Lagi

1 hari lalu

Sidang Etik Nurul Ghufron 14 Mei, Dewas KPK Pastikan Tak Akan Ditunda Lagi

Dewas KPK memastikan tak akan menunda lagi sidang etik terhadap Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

1 hari lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya