Kisah Nasabah Bumiputera Diusir dari Kantor Saat Perjuangkan Klaim Rp 69 Juta

Kamis, 11 November 2021 11:16 WIB

Nasabah korban gagal bayar Asuransi Jiwa Bumiputera berorasi saat aksi damai di depan Kantor Pusat OJK di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu,10 November 2021. Total klaim asuransi nasabah yang melakukan somasi massal itu mencapai hampir Rp 18 miliar. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pemegang polis PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Risa bercerita bagaimana dirinya memperjuangkan klaim asuransi pendidikannya yang tak kunjung cair. Ibu dari lima anak asal Garut, Jawa Barat, ini masih ingat betul ketika diusir saat memperjuangkan haknya di kantor pusat Bumiputera di Jakarta pada akhir 2019 lalu.

“Dijanjikan cair pada 2019. Ketika datang ke kantor pusat Jakarta, diusir,” kata Risa kepada Tempo di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 November 2021.

Ia bersama ratusan pemegang polis asuransi Bumiputera lainnya kemarin melakukan aksi damai di Kantor Pusat OJK di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Aksi damai ini juga dibarengi dengan penyampaian somasi massal kepada OJK sebagai regulator industri asuransi di Indonesia. Somasi massal itu adalah yang kedua kalinya setelah somasi pertama ditujukan kepada manajemen AJB Bumiputera.

Sebelum bertandang ke Jakarta tiga tahun lalu itu, Risa berulang kali mempertanyakan nasib dana klaim asuransi ke kantor perwakilan Bumiputera di Bandung. Tapi hasilnya nihil. Ia hanya dijanjikan klaim asuransi bakal cair paling lambat Desember 2019.

Advertising
Advertising

Petugas di kantor tersebut menyatakan hak tersebut tak bisa dicairkan, Risa pun diminta untuk mendatangi langsung kantor pusat asuransi itu di Jakarta.

<!--more-->

Risa bercerita, awalnya dia membuka polis asuransi pendidikan Mitra Cerdas pada tahun 2010 yang direncanakan jatuh tempo pada 15 tahun kemudian.

Tapi pada tahun kedelapan yakni pada akhir 2018, ia memutuskan untuk menutup polis tersebut. Dana klaim asuransi pendidikan Rp 69 juta seharusnya cair saat itu.

"Awalnya saya menjadi nasabah karena dulu suami saya masih TKI. Tapi belakangan sudah tidak jadi TKI, gak bisa bayar (premi). Makanya putusin kontrak aja," tuturnya. Ia mengaku kesulitan membayar premi yang terus naik hingga menjadi Rp 13,6 juta per tahun.

Tunggu punya tunggu, Risa tak kunjung memperoleh haknya. Oleh karena itu ia nekat mendatangi ke kantor pusat Bumiputera di Jakarta pada Desember 2019 untuk menagih uang tersebut. Tapi ia malah diusir dan diminta untuk pulang dengan menggunakan ojek online.

Risa mengaku sakit hatinya masih sangat terasa sampai sekarang. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, uang yang ditabungnya itu sangat dibutuhkan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.

Karena klaim asuransi Bumiputera yang tak kunjung cair itu, Risa jadi sering menggadaikan emas ke untuk membayar pendidikan anak-anaknya. “Alhamdulillah anak pertama keterima di PTN jalur SNMPTN,” katanya. Tapi masih ada empat anak lainnya yang butuh biaya besar.

Baca: Cerita Dian Sastro yang Pernah Ditolak Saat Ajukan KPR ke Bank

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

1 hari lalu

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

Kantor BPRS Saka Dana Mulia ditutup untuk umum dan PT BPRS Saka Dana Mulia menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

Baca Selengkapnya

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

1 hari lalu

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

2 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

3 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

3 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

5 hari lalu

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

5 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

8 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

8 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

9 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya