TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung mekanisme Long-Term Financing (LTF) yang sudah diatur dalam Perjanjian Paris. Lewat mekanisme ini, negara maju berjanji mobilisasi pendanaan iklim US$ 100 miliar per tahun untuk negara miskin dan berkembang.

Salah satu yang bakal menerima dana tersebut adalah Indonesia, untuk mencapai mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission (NZE). Sampai hari ini, kata Sri Mulyani, negara maju tidak membayar alias mencairkan dana tersebut.

"Ini janjinya sudah mulai dari kapan," kata dia dalam acara Townhall Tempo yang bertajuk Orang Muda Bersama Sri Mulyani Indrawati. Acara ini ditayangkan di akun YouTube Tempodotco pada Selasa, 9 November 2021.

Sebelumnya, janji ini pun sudah disinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi pemerintah saat menghadiri konferensi iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, 1 November. Di sana, Jokowi mengatakan penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.

Dengan dana tersebut, Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi nett zero emission dunia. "Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya," kata dia.

<!--more-->

Masyita Crystallin, staf khusus Sri Mulyani, menyebut mekanisme LTF ini harusnya berakhir 2020, tapi sampai saat ini malah berjalan tanpa ada pencapaian terukur. "Sehingga Indonesia COP26 harus menetapkan timeline, indikator, sistem monitoring, bentuk pembiayaan, dan milestone yang jelas," ujarnya.

Meski demikian masalah dana iklim US$ 100 miliar ini hanyalah satu dari sekian posisi Indonesia di dalam perubahan iklim di tingkat global. Masalah ini disampaikan Sri Mulyani di hadapan sejumlah anak muda yang hadir dalam Townhall Tempo.

Selain masalah dana ini, Sri Mulyani menyebut posisi Indonesia lainnya yaitu menyuarakan pentingnya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang untuk isu iklim. Selain itu, Indonesia juga akan memanfaatkan kepemimpinan di berbagai forum internasional untuk menyuarakan kepentingannya.

Mulai dari Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Perubahan Iklim, Presidensi G20 tahun 2022[, hingga chairmanship ASEAN 2023. "Untuk memajukan agenda sustainable finance global yang kondusif bagi a just and affordable transition," kata Sri Mulyani.

Baca: Penjelasan Dompet Digital OVO soal OVO Finance yang Dicabut Izinnya oleh OJK

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.