TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat, 5 November 2021, dimulai dari Luhut Pandjaitan menenangkan istrinya di tengah pemberitaan dugaan keterlibatannya di bisnis tes PCR hingga soal Presiden Jokowi menyebutkan pembangunan ibu kota baru membutuhkan biaya US$ 35 miliar atau sekitar Rp 502 triliun.

Adapula berita tentang Satgas BLBI telah menyita aset jaminan PT Timor Putra Nasional (TPN) setelah memanggil Tommy Soeharto dan berita soal OJK) resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.

Berikut empat berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang kemarin:

1. Dilaporkan ke KPK soal Bisnis PCR, Luhut Tenangkan Istri: Tidak Ada yang Salah

Polemik bisnis Tes polymerase chain reaction atau PCR telah memasuki babak baru. Yang teranyar adalah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir telah dilaporkan oleh Partai Rakyat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan terlibat dalam bisnis PCR.

"Di tengah situasi keresahan masyarakat ada pandemi, situasi ekonomi belum pulih, kami ada dengar bisnis pejabat dalam PCR ini," ujar Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal usai melapor pada Kamis, 4 November 2021.

Selain itu, pelaporan juga berlandaskan aturan harga PCR yang kerap berubah-ubah. Alif mengatakan, selama ini masyarakat bahkan tak tahu harga dasar PCR. "Ada keuntungan sekian dari pemerintah atau dari pelaku bisnis itu berapa, ini masuk ke kas negara atau seperti apa, nah ini menjadi keresahan kami," kata Alif.

Karena ramai pemberitaan ini, Luhut menenangkan istrinya. Lewat akun Facebook istri Luhut, Devi Pandjaitan mengunggah status bahwa ia telah berkomunikasi dengan sang suami di sela-sela kunjungan kerja menemani Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Sudah mulai bicara. Ibu juga tenang saja ya. Will be ok. Kita tidak ada yang salah kok,” seperti dikutip dari status Facebook Devi Pandjaitan menirukan pernyataan Luhut, Kamis, 4 November 2021.

Dalam komunikasi tersebut, Devi menuliskan pernyataan Luhut benar-benar ingin membantu karena keadaan penyebaran Covid-19 di Indonesia sudah sangat parah. Luhut pun meminta istrinya agar tidak stres karena tidak ada yang salah dengan tindakan Luhut.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Rincian Aset Perusahaan Milik Tommy Soeharto yang Disita Satgas BLBI Hari Ini

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias Satgas BLBI telah menyita aset jaminan PT Timor Putra Nasional (TPN) pada hari ini, Jumat, 5 November 2021. Sebelumnya, Satgas telah memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto untuk menagih utang BLBI PT Timor Putera Nasional.

"Terhadap aset jaminan PT TPN yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka (lelang)," ujar Rionald dalam keterangan tertulis, Jumat. 5 November 2021.

Dalam penyitaan ini, Ketua Satgas BLBI didampingi oleh anggota Satgas, anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kegiatan ini terlaksana atas dukungan Tim Bareskrim Polri sebagai Tim Satgas Penegakan Hukum BLBI, Polda Jawa Barat, Polres Karawang.

Pada hari ini, juru sita PUPN melakukan penyitaan dan pemasangan plang atas empar aset tanah yang merupakan jaminan kredit PT TPN. Keempat aset tersebut antara tanah seluas 530.125,526 meter persegi yang terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.

Selain itu, tanah seluas 98.896,700 meter persegi terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

Ketiga, tanah seluas 100.985,15 meter persegi terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. OJK Resmi Jatuhkan Sanksi, Wanaartha Life Dilarang Tawarkan Produk Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang perasuransian. Sanksi itu berupa pembatasan kegiatan usaha (PKU).

Adapun sejumlah aturan yang dilanggar oleh Wanaartha terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Tingkat kesehatan keuangan perusahaan itu meliputi pemenuhan rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, dan jumlah ekuitas minimum.

Dalam hal rasio pencapaian solvabilitas minimum sebesar 100 persen, Wanaartha tidak bisa memenuhinya. Perusahaan melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016.

Kebijakan itu mengatur tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang mengatur bahwa perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100 persen dari modal minimum berbasis risiko.

Selain itu, OJK menyebutkan Wanaartha melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kebijakan itu mengatur bahwa aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi ditambah aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis retensi sendiri, ditambah liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Di Depan Investor UEA, Jokowi Sebut Pembangunan Ibu Kota Baru Butuh Rp 502 T

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan pembangunan ibu kota baru membutuhkan biaya US$ 35 miliar atau sekitar Rp 502 triliun (asumsi kurs Rp 14.340 per dolar AS).

Hal tersebut disampaikan saat ia menghadiri Indonesia - Persatuan Emirat Arab (PEA) Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Kamis, 4 November 2021. Jokowi menyatakan pembangunan ibu kota baru itu merupakan salah salah satu prioritas kerja sama antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.

Sektor kedua adalah di bidang transisi energi dengan mengundang investor dan teknologi dengan harga terjangkau.

“Jika Anda tertarik melakukan investasi untuk energi baru dan terbarukan, ini adalah saat yang tepat. Potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan beragam, hidro, surya, panas bumi dan lain-lain,” kata Jokowi di depan para investor dari Uni Emirat Arab (UEA), seperti dikutip dari siaran pers, Kamis malam, 4 November 2021.

Sedangkan prioritas ketiga yang disebutkan kepala negara adalah di sektor perdagangan. Presiden Jokowi menekankan pentingnya diversifikasi perdagangan dan mulai menegosiasikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). “Saya harapkan pada Maret tahun depan perundingan sudah akan selesai,” tuturnya.

Baca berita selengkapnya di sini.