TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menampik memperoleh keuntungan pribadi dari pengadaan tes polymerase chain reaction (PCR). Luhut mengklaim ia justru mendorong turunnya harga tes usap itu.

“Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Luhut dalam akun Instagram pribadinya, Rabu petang, 3 November 2021.

Selain itu, saat kasus Covid-19 melandai pada September 2021 pasca-gelombang kedua, Luhut menyebut dirinya meminta agar penggunaan alternatif tes Covid-19 diperluas. Pada waktu itu, kata Luhut, dia meminta Rapid Antigen digunakan di semua moda transportasi.

Ihwal adanya kebijakan kewajiban tes PCR untuk penumpang pesawat menjelang akhir tahun, Koordinator PPKM Jawa-Bali ini berujar keputusan diambil untuk mencegah risiko peningkatan mobilisasi masyarakat. Luhut mengklaim ia tak pernah mengambil keuntungan baik dalam bentuk dividen atau pendapatan lainnya melalui lab PCR yang dikelola PT Genomik Solidaritas Indonesia.

Nama Luhut sebelumnya muncul dalam lingkaran pejabat yang berbisis tes PCR. Majalah Tempo edisi 1 November 2021 menulis, dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Tiba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia.

PT Genomik atau GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR dan memiliki lima cabang di Jakarta. PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI.

Selain itu, ada nama perusahaan lain yang terafiliasi dengan GSI, yakni perusahaan keluarga Erick Thohir, yaitu Adaro Energy. Luhut berujar, Toba Bumi Energi bersama dengan Indika, Adaro, dan Northstar justru membantu penyediaan fasilitas tes usap dalam kapasitas besar melalui GSI.

Masalah PCR mengemuka setelah pemerintah mewajibkan tes usap itu untuk penumpang pesawat. Masyarakat melayangkan kritik hingga akhirnya pemerintah mencabut kembali ketentuan tersebut.

Tiga pejabat pemerintah yang mengetahui kebijakan tentang PCR mengatakan persoalan reagen yang akan kedaluwarsa menjadi salah satu penyebab tes usap itu diwajibkan untuk penumpang transportasi. Sejumlah pengusaha telah menyetok alat tes PCR pada saat varian delta melonjak. Namun, reagen memasuki masa kedaluwarsa pada akhir tahun.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | MAJALAH TEMPO

Baca: Dirut KAI Blak-blakan Soal Suntikan Rp 4,3 T APBN untuk Kereta Cepat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.