TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan pertemuan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam Forum COP26 di Glasgow salah satunya membahas target rehabilitasi hutan bakau (mangrove). Indonesia meminta dukungan internasional untuk mengejar target rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare hingga 2024.

“Saya pikir Amerika sebagai negara yang powerfull dan Joe Biden juga memberikan respons besar. Ada beberapa funding yang bisa didapat apakah itu hibah atau loan untuk menyelamatkan ekosistem mangrove,” ujar Koordinator Restorasi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Kecil KKP Hery Daulay dalam diskusi publik Change.org, Rabu, 3 November 2021.

Hery menyatakan Indonesia memiliki target ambisius untuk menanam 150 hektare lahan bakau setiap tahun. Pada 2021, dia menyebut target rehabilitasi mangrove baru mencapai 60 ribu hektare.

Kekurangan ini terjadi lantaran anggaran pemerintah pada 2020-2021 difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. untuk mendukung penanaman kembali mangrove tanpa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Indonesia telah menerima donor atau hibah dari sejumlah negara serta lembaga internasional, seperti Jepang dan Norwegia.

Mangrove merupakan salah satu solusi untuk menghadapi krisis iklim lantaran kemampuannya menyerap karbon. Hutan bakau disebut-sebut bisa menyimpan karbon bahkan lebih banyak ketimbang hutan di darat.

Berdasarkan data teranyar, luas lahan hutan bakau secara nasional ialah 3,36 juta hektare. Luasan ini telah menyusut sebesar 900 ribu hektare dalam 30 tahun terakhir.

Berdasarkan tutupan tajuknya, dari total lahan mangrove saat ini, sebanyak 3,1 juta hektare merupakan mangrove lebat, 54.474 hektare merupakan mangrove jarang, dan 188,3 ribu hektare merupakan mangrove sedang.

Hutan mangrove jarang tersebar di dua kawasan. Di area hutan, luas mangrove jarang tercatat 29.910 hektare, sedangkan kawasan hutan dalam luas mangrove sebesar 24.574 hektare.

Tiga pihak, kata Hery, memiliki peran dalam melakukan rehabilitasi mangrove. Ketiganya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), KKP, dan Badan Restorasi Gambut. “Dari total lahan mangrove jarang, KLHK memiliki tugas merehabilitasi 8.487 hektare, KKP 18.837 hektare, dan BRGM 27.158,” ujar Hery.

Baca Juga: Setiap Tahun RI Kehilangan 52 Ribu Hektare Lahan Mangrove Setara Luas New York