Kemenhub Bantah Ada Diskriminasi soal Beda Syarat PCR Penumpang dan Kru Pesawat

Kamis, 28 Oktober 2021 16:24 WIB

Petugas mendata dan melakukan tes PCR bagi penumpang yang datang dari luar negeri di Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, Sabtu, 23 Oktober 2021. TEMPO/MARTHA WARTA SILABAN

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan membantah adanya diskriminasi antara kru pesawat dan penumpang ihwal kewajiban tes polymerase chain reaction atau PCR.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan kru pesawat diizinkan menggunakan tes Antigen karena area penerbangan mereka meliputi daerah-daerah yang minim fasilitas tes PCR.

“Jadi bukan ada perbedaan, tapi memang dapat menggunakan PCR atau Antigen. Untuk penerbangan dari dan ke daerah-daerah yang belum tersedia fasilitas tes PCR, dapat menggunakan test Antigen,” ujar Novie saat dihubungi Tempo, Kamis, 28 Oktober 2021.

Ketentuan syarat penerbangan bagi kru pesawat diatur dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021. Berdasarkan beleid yang terbit pada 21 Oktober itu, personel pesawat yang bertugas dalam penerbangan wajib menunjukkan keterangan tes Covid-19.

Berbeda dengan penumpang pesawat--khususnya Jawa dan Bali--yang wajib menunjukkan tes PCR, kru pesawat boleh mengantongi hasil tes rapid Antigen.

Advertising
Advertising

Sementara itu, batas waktu pengambilan sampel tes untuk kru pesawat pun lebih lama ketimbang penumpang. Sampel diambil dalam kurun waktu paling lama 7x24 jam sebelum keberangkatan untuk kru pesawat, baik tes PCR maupun Antigen. Sedangkan untuk sampel tes penumpang untuk PCR dan antigen masing-masing maksimal 2 x 24 jam dan 1 x 24 jam sebelum berangkat.

<!--more-->

Novie menuturkan, lama waktu itu menimbang beberapa kondisi. Pertama, masing-masing operator penerbangan sudah memiliki standar health minitoring program bagi semua personel penerbangannya.

“Kedua, setiap penerbangan pertama dilakukan test secara visual bagi personel penerbangan oleh FOO (Flight Operation Officer) di plof (flight operation officer)-nya masing-masing,” kata Novie. Ketiga, personel penerbangan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.

Keempat, bagi personel penerbangan yang memiliki gejala tidak sehat, mereka tidak diizinkan untuk bertugas. Maskapai juga memiliki kru cadangan sebagai pengganti. Selanjutnya, kru pesawat memiliki frekuensi terbang lebih tinggi ketimbang penumpang.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengimbuhkan, maskapai telah mengecek kesehatan awak khususnya para pilot secara rutin. “Bahkan sebelum pandemi berlangsung,” tutur dia. Selain itu, para awak pesawat dipastikan telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar sebelumnya menilai, perbedaan syarat antara penumpang dan kru penerbangan bisa menimbulkan polemik. Pernyataan itu disampaikan saat menggelar inspeksi mendadak di Bandara Kualanamu.

Abyadi menyebut, polemik akan terjadi karena sebelum pemerintah menurunkan harga batas atas PCR menjadi Rp 275 ribu, penumpang harus membayar biaya yang mahal untuk memperoleh hasil tes Covid-19. Sebelumnya, warga mesti membayar Rp 550 ribu untuk sekali tes.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS

Baca: 60 Kuliner Legendaris Nusantara Ada di Kampoeng Legenda Mal Ciputra, Penasaran?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Pendapatan Indonesia AirAsia Melonjak jadi Rp 6,62 Triliun, Apa Saja Komponen Pendorongnya?

6 hari lalu

Pendapatan Indonesia AirAsia Melonjak jadi Rp 6,62 Triliun, Apa Saja Komponen Pendorongnya?

Direktur Utama Indonesia AirAsia Veranita Yosephine membeberkan komponen pendorong lonjakan pendapatan perusahaan pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Modus Penipuan Oknum Pegawai ke Nasabah Sering Terjadi, OJK Pernah Sarankan Bank Ambil Alih

8 hari lalu

Modus Penipuan Oknum Pegawai ke Nasabah Sering Terjadi, OJK Pernah Sarankan Bank Ambil Alih

Kasus dugaan penipuan oleh oknum pegawai BTN terhadap nasabah banyak menarik perhatian setelah korban berunjuk rasa di depan kantor bank itu.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

10 hari lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kasus Penipuan Deposito BTN, Ombudsman: Bukan Kali Pertama Terjadi

10 hari lalu

Kasus Penipuan Deposito BTN, Ombudsman: Bukan Kali Pertama Terjadi

Kasus penipuan deposito BTN bukan kali pertama. Ombudsman mengungkap kasus serupa sudah terjadi dua kali di dua tahun terakhir

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

15 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

15 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

15 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

16 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

16 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

19 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya