Warga menjalani tes COVID-19 berbasis 'Polymerase Chain Reaction' (PCR) di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu, 21 Agustus 2021. Tarif layanan tes PCR di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai turun menjadi Rp495 ribu sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, meminta pemerintah melakukan pengkajian ulang untuk merumuskan batas atas harga tes polymerase chain reaction (PCR). Abra mengatakan harga tes swab tersebut masih terlampau mahal, bahkan lebih mahal dari tiket pesawat.
“Pemerintah harusnya bisa melakukan intervensi. Pemerintah bisa merevisi kebijakan batas atas sehingga bisa lebih terjangkau buat masyarakat,” ujar Abra saat dihubungi pada Ahad, 24 Oktober 2021.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru khusus untuk perjalanan domestik dengan transportasi udara. Penumpang di wilayah intra-Jawa dan Bali serta daerah dengan level 3 dan 4 wajib mengantongi dokumen tes RT-PCR. Sebelumnya, penumpang dapat menunjukkan hasil tes rapid Antigen.
Abra berpendapat, pemerintah perlu kembali mengkaji margin keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis PCR. Bila margin yang didapat terlalu tinggi, pemerintah bisa merevisi kebijakan tarif batas atas. Saat ini tarif batas atas tes PCR di Jawa dan Bali Rp 495 ribu, sedangkan di luar Jawa dan Bali Rp 550 ribu.
Adapun kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat, kata Abra, akan membebani masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Ia mengatakan angkutan udara kini bukan hanya untuk masyarakat kelas atas, tapi juga masyarakat dengan semua lapisan.
“Khususnya masyarakat di daerah yang memang transportasinya hanya mengandalkan udara, bukan hanya menyasar ke menengah atas tapi juga menengah bawah,” tutur Abra.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga mengkritik kebijakan tes PCR bagi penumpang pesawat. Kebijakan ini, menurut dia, tidak konsisten dengan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.
“Pelaku usaha di sektor pariwisata juga sudah capek ya ada aturan yang berubah-ubah,” ujar Bhima.
Bhima berujar, kebijakan tes PCR berpengaruh langsung terhadap penurunan kinerja sektor pariwisata. Peraturan ini membuka ruang peningkatan pembatalan perjalanan via udara karena tarif tes swab yang dinilai masih ekstra mahal.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
