Sebut Perfect Storm, Wakil Menteri BUMN: Memang Kondisi Garuda di Ujung Tanduk

Reporter

Bisnis.com

Kamis, 21 Oktober 2021 11:24 WIB

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo. dok: Kementerian BUMN

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menggambarkan kondisi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) yang sudah di ujung tanduk lantaran dibebani oleh setumpuk utang dan ekuitas negatif mencapai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 35 triliun (kurs Rp 14 ribu per US$).

Kartika menjelaskan dalam menghadapi beban berat yang ditanggung oleh Garuda, pihaknya tetap mengupayakan penyelamatan dan negosiasi bersama para lessor dan kreditur melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Di sisi lain, dia tak menampik adanya upaya lain yang tengah dipersiapkan untuk mengantisipasi apabila rencana tersebut tak membuahkan hasil.

Terlebih, Tiko, sapaan akrabnya, juga menyadari keuangan maskapai pelat merah tersebut semakin tertekan dengan adanya pandemi Covid-19. “Memang kondisi Garuda di ujung tanduk. Dengan utang yang demikian besar, ekuitas negatif yang US$2,5 miliar dan pembatasan pergerakan. Serta tidak adanya arus wisatawan masuk Indonesia, ini perfect storm buat Garuda,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis, 21 Oktober 2021.

Tiko pun membenarkan rencana yang telah disiapkan oleh Kementerian BUMN dalam mempersiapkan PT Pelita Air Service (PAS) sebagai maskapai berjadwal nasional menggantikan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).

"Benar [Pelita dipersiapkan menjadi pengganti Garuda] karena kalau recovery penumpang udara meningkat, akan terjadi shortage serius jumlah pesawat di Indonesia. Ini karena banyak sekali pesawat yang digrounded oleh lessor,” ujarnya.

Sementara itu, Garuda Indonesia fokus melakukan restrukturisasi di tengah berhembusnya kabar bakal digantikan layanan berjadwalnya oleh Pelita Airlines Service (PAS). Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyerahkan segala opsi dan keputusan terhadap nasib Garuda ke depan, kepada pemegang saham mayoritas, yakni Kementerian BUMN.

Termasuk wacana peluang untuk menutup Garuda dan menggantikan layanannya dengan Pelita. Irfan menilai Kementerian BUMN sebagai pihak yang dapat melihat berbagai kemungkinan melalui perspektif yang lebih luas atas berbagai opsi-terkait langkah pemulihan kinerja perseroan.

"Adapun fokus utama kami di Garuda Indonesia saat ini adalah untuk terus melakukan langkah akseleratif pemulihan kinerja yang utamanya dilakukan melalui program restrukturisasi menyeluruh yang tengah kami rampungkan," ujarnya.

Irfan menjelaskan upaya tersebut secara intensif dilakukan melalui berbagai upaya langkah penunjang perbaikan kinerja Garuda Indonesia secara fundamental. Khususnya dari basis operasional penerbangan.

Advertising
Advertising

"Kami optimistis dengan sinyal positif industri penerbangan nasional di tengah situasi pandemi yang mulai terkendali serta dibukanya sektor pariwisata unggulan Indonesia, menjadi momentum penting dalam langkah langkah perbaikan kinerja yang saat ini terus kami optimalkan bersama seluruh stakeholders terkait," kata bos Garuda tersebut.

Baca juga: BUMN Targetkan 3 Bulan untuk Siapkan Pelita Air Layani Penerbangan Berjadwal

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

1 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

1 hari lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Soal Izin Ekspor Konsentrat Freeport, Wamen BUMN Komitmen Selesaikan Smelter

2 hari lalu

Soal Izin Ekspor Konsentrat Freeport, Wamen BUMN Komitmen Selesaikan Smelter

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa kementeriannya sedang berdiskusi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM soal rencana izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia.

Baca Selengkapnya

Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Manado-Bali dengan Tiket Mulai Rp 2,1 Juta

2 hari lalu

Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Manado-Bali dengan Tiket Mulai Rp 2,1 Juta

Rute penerbangan Garuda Indonesia rute Manado - Bali akan dioperasikan sebanyak dua kali setiap minggunya pada Jumat dan Minggu.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

2 hari lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

3 hari lalu

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan

Baca Selengkapnya

Bos Garuda Indonesia Respons Kebijakan Kemenhub yang Pangkas Jumlah Bandara Internasional

3 hari lalu

Bos Garuda Indonesia Respons Kebijakan Kemenhub yang Pangkas Jumlah Bandara Internasional

Maskapai Garuda Indonesia belum ada rencana menambah perjalanan internasional dari bandara yang lain.

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

5 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

6 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

6 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya