TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor infrastruktur tidak hanya berorientasi proyek dan berebut penugasan sebagai pernyataan yang kontradiktif dengan kenyataan.

"Ini kontradiktif dengan kenyataan bahwa enam tahun terakhir. Justru nafsu pembangunan infrastruktur mengorbankan BUMN dengan beban penugasan yang berat," ujar Bhima kepada Tempo, Sabtu, 16 Oktober 2021.

Kalau mau BUMN tidak berebut penugasan, kata Bhima, maka bebannya harus dikurangi. Caranya, dengan membiarkan perusahaan pelat merah mencari proyek yang kompetitif tanpa jaminan negara.

"Misalnya soal kereta cepat yang jelas awalnya adalah B2B (business to business), maka tidak perlu intervensi pemerintah lewat penyertaan modal dari APBN. Jadi perhitungannya murni komersil. Itu baru fair," tutur Bhima.

Menurut Bhima, kalau ke depannya pemerintah terus-terusan menjamin mega proyek yang butuh biaya tinggi lewat penugasan BUMN, maka akan timbul moral hazard.

"Akan ada persepsi kenapa BUMN tidak ikut jadi kontraktor, toh apa pun yang terjadi proyek mesti jalan. Enggak akan gagal bayar, ada jaminan pemerintah, ada APBN," ujar Bhima.

<!--more-->

Sebelumnya, Jokowi meminta BUMN sektor infrastruktur tidak hanya berorientasi proyek dan berebut penugasan. Lebih jauh dari itu, ia meminta perusahaan pelat merah untuk menghitung tingkat efisiensi investasi tiap penugasan yang diberikan pemerintah sebelum menjalankannya.

"Jangan sampai karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa menugaskan, nih penugasan bangun jalan tol, tapi ya dihitung, dong. Ada kalkulasinya," kata Jokowi, Kamis lalu sebagaimana ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu, 16 Oktober 2021.

Hal tersebut disampaikan Jokowi ke para Direktur Utama BUMN di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Permintaan ke tiap perusahaan pelat merah sektor infrastruktur itu khususnya untuk menghitung tingkat efisiensi investasi atau internal rate of return (IRR) untuk mengetahui berapa suntikan APBN yang diperlukan.

"Jangan kalau pas dapat penugasan, rebutan. Tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian mengambil pinjaman jangka pendek, padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang, ya udah nggak ketemu," kata kepala negara. "Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung, kalau ada penugasan itu."

Presiden Jokowi menekankan, jika di awal perhitungan diketahui bahwa investasi tidak logis, maka dapat dibuat menjadi masuk akal, namun dengan kalkulasi.

"Ini kultur yang dulu-dulu, tinggalkan. Karena sekali lagi, yang namanya transformasi bisnis, yang namanya adaptasi teknologi sudah jadi keharusan, tidak bisa tidak," ucap Jokowi.

CAESAR AKBAR | ANTARA

Baca: Jokowi Sebut BUMN Terlalu Sering Diproteksi: Sakit, Kita Suntik PMN, Enak Sekali

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.