TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya proses menambah nilai dari pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sebelum akhirnya suatu produk diekspor ke luar negeri. Dengan begitu, bangsa Indonesia tak hanya berhenti menjadi tukang gali ataupun tukang tangkap ikan.

"Kalau tambang, ya kita jangan jadi tukang gali saja. Anugerah yang diberikan Allah ke kita betul-betul luar biasa besarnya," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2021. "Tapi kalau hanya tukang gali, kita kirim keluar, mereka buat smelter di sana, kemudian dibuat barang setengah jadi atau barang jadi lalu kembali ke sini, kita beli. Inilah yang sedikit demi sedikit harus kita hilangkan."

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

"Tidak boleh lagi kita jadi tukang tangkap ikan, harus ada industri pengolahannya di sini," ucap Jokowi.

Ia lalu menyatakan keprihatinannya bahwa di masa lalu ketika ada booming komoditas kayu, tapi Indonesia hanya memproduksi kayu gelondongan. Saat itu tidak ada industri perkayuan atau industri permebelan, sehingga industri Indonesia kehilangan kesempatan tersebut.

Menurut Jokowi, penangkapan ikan tidak hanya harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga harus terukur dan juga dijamin keberlanjutannya. "Tidak hanya diambil, diambili terus tapi habis, karena tidak terukur karena tidak terkalkulasi," tuturnya.

<!--more-->

Ia juga berpesan proses penambangan agar bisa dilakukan secara terukur, terkendali dan dijamin pengelolaannya pasca-penambangan. "Industri kehutanan, perkebunan juga bisa kita lakukan, tapi dilakukan dengan menjamin keberlanjutan dan menjaga kekayaan hayati kita."

Tidak cukup dengan menjamin nilai tambah, Jokowi menyatakan, untuk menjaga kepentingan nasional, pemerintah telah mengambilalih beberapa perusahaan asing. "Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing kita ambil alih, Freeport misalnya sudah 54 tahun dikelola Freeport McMoRan, 2 tahun lalu mayoritas telah kita ambil sahamnya, dari 9 persen menjadi mayoritas 51 persen," ucapnya.

Berikutnya, kepemilikan Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total dari Prancis diambil alih dan saat ini dikelola Pertamina. "Yang terakhir Blok Rokan yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron juga sudah 100 persen (dimiliki Pemerintah) dan kita berikan ke Pertamina," tutur Jokowi.

Selain memberi nilai tambah dan pengambilalihan perusahaan asing, hal penting lain adalah hilirisasi industri. "Benar-benar tidak bisa lagi kita ekspor raw material yang tidak memiliki nilai tambah. Kita dapat uang dari situ iya, kita dapat income dari situ iya, tapi nilai tambahnya itu yang kita inginkan," ucapnya.

Kebutuhan pelaku usaha untuk bisa menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi yang mengombinasikan antara pemanfaatan kekayaan alam dengan kearifan teknologi dan melestarikan ini yang menurut Jokowi sudah menjadi keharusan.

ANTARA

Baca: Ngabalin hingga Purnawirawan Polisi Ditetapkan jadi Komisaris Subholding Pelindo