TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan pemerintah yang akhirnya mengizinkan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dinilai bakal menjadi beban seumur hidup.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas. "Kelak akan menjadi beban APBN seumur hidup, sedangkan kita telah memiliki jaringan rel kereta api yang sudah lama beroperasi sejak zaman Belanda yang juga harus tetap berkembang," tuturnya, Senin, 11 Oktober 2021.

Ia menjelaskan sejak awal proyek ini memang sudah bermasalah dan sempat menuai kontroversi. Selain menggunakan dana pinjaman dari Cina, beberapa kalangan menilai Jakarta - Bandung belum terlalu membutuhkan moda kereta cepat lantaran jaraknya yang pendek, serta sudah ada Tol Cipularang dan Kereta Api (KA) Argo Parahyangan.

Menteri Perhubungan saat itu Ignasius Jonan, kata Darmaningtyas, juga kurang sepakat dalam beberapa hal terkait mega proyek tersebut. "Buktinya, Ignasius Jonan tidak mau hadir dalam peletakan batu pertama karena melihat ini akan menjadi masalah. Saya sendiri sejak awal bersuara kritis terhadap pembangunan KA Cepat Jakarta–Bandung yang bakal menyedot subsidi APBN seumur hidup?” tuturnya.

Namun begitu, kalau tak didukung pengerjaannya oleh APBN, Darmaningtyas khawatir proyek tersebut akan berujung mangkrak seperti Proyek Hambalang. “Tentu lebih memalukan karena dana yang sudah diinvestasikan untuk pembangunannya lebih besar dari Hambalang."

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93/2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

<!--more-->

Dari beberapa pasal revisi, yang paling jadi sorotan publik adalah revisi Pasal 4, di mana proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung kini boleh didanai APBN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bahwa progress proyek tersebut sudah sangat baik dan saat ini mencapai hampir 80 persen. Namun, pandemi Covid-19 membuat proyek itu mengalami sejumlah kendala.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunannya tepat waktu, seperti yang telah ditargetkan sebelumnya, yakni pada 2022. Arya lantas memaparkan bahwa pandemi membuat para pemegang saham, seperti PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) terganggu dari sisi arus kas.

Akibatnya, banyak pembangunan lainnya yang ditangani oleh WIKA juga jadi terhambat. Tak hanya WIKA, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI juga mengalami kemerosotan jumlah penumpang, sehingga tidak bisa menyetor dana proyek sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kondisi yang sama juga dialami PT Jasa Marga Tbk. karena lalu lintas kapasitas tol tidak sama dengan sebelum pandemi.

Kondisi serupa juga dialami oleh PTPN. “Hal-hal inilah yang membuat kondisi mau tak mau supaya kereta cepat dapat terlaksana dengan baik, maka harus minta pemerintah ikut dalam memberikan pendanaan. Ini bukan soal apa-apa," kata Arya.

Arya juga menyebutkan hampir semua negara, pemerintahnya ikut campur dalam pendanaan kereta cepat. "Ini masalah Covid-19 membuat terhambat."

BISNIS

Baca: Promo Octobest, Garuda Patok Harga Tiket ke 10 Destinasi Favorit Rp 1 Jutaan