TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng berbicara soal opsi keterlibatan DPR dalam seleksi komisaris dan direksi perusahaan pelat merah. Menurut Tanri, kondisi tersebut sangat tidak lazim.

Namun, legislator bisa dilibatkan untuk mengangkat tim evaluasi yang akan menyeleksi pemilihan atau anggota direksi dan komisaris agar lebih profesional. Tim tersebut adalah tim independen yang memahami aspek-aspek korporasi, khususnya BUMN.

“Dengan demikian, calon-calon yang diusulkan ke RUPS dalam hal ini Menteri BUMN sudah terseleksi secara profesional sehingga siapa pun yang dipilih sudah memiliki atau memenuhi kriteria untuk menjadi direksi maupun komisaris di BUMN,” ujar Tanri dalam makalah seperti dikutip pada Sabtu, 9 Oktober 2021.

Tanri menyadari organ BUMN acap tidak berfungsi efektif. Musababnya, peran dewan komisaris yang sebenarnya melakukan pengawasan sehari-hari kerap tidak dilibatkan dalam proses pencalonan dan pengangkatan anggota direksi. Adapun direksi merupakan salah satu instrumen penentu kinerja perseroan.

Sebab tidak efektifnya peran komisaris maupun kegagalan direksi bersumber dari pengangkatannya. Tanri mengatakan direksi dan komisaris umumnya diangkat melalui rapat umum pemegang saham yang dipimpin Menteri BUMN.

Namun, posisi Menteri BUMN adalah posisi politik sehingga pengangkatan manajemen perseroan tidak bisa terlepas seluruhnya dari intervensi politik dan birokrasi pemerintah.

“Karena campur tangan politik ini pulalah tidak jarang kita menjumpai terjadinya bongkar pasang pimpinan di BUMN yang merupakan juga sumber ketidakpastian manajemen BUMN,” ujar Tanri.

Padahal, posisi tersebut merupakan organ yang penting. Tim direksi dan komisaris, kata Tanri, seharusnya memiliki kompetensi dan integritas tinggi yang dapat mengatasi potensi kerugian yang bisa terjadi karena ketidakmampuan manajemen BUMN.

“Di samping tentunya BUMN-BUMN kita akan tumbuh dan berkembang menjadi pelaku ekonomi yang mengglobal sama seperti Cina, Singapura, dan Malaysia,” ujar Tanri Abeng.

Baca: Kata Bank Mandiri Soal Gugatan Nasabah yang Kehilangan Rp 5,8 Miliar di Kudus