Penawaran ORI020 Dibuka Mulai Hari Ini, Bisa Beli di Mana?

Reporter

Caesar Akbar

Senin, 4 Oktober 2021 13:03 WIB

Obligasi Ritel Indonesia Surat Utang ORI 016

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai membuka masa penawaran Surat Berharga Negara Ritel seri ORI020 pada hari ini, Senin, 4 Oktober 2021. Masa penawaran berlangsung hingga 21 Oktober 2021.

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan SBN Ritel dapat menjadi alternatif investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat di tengah kondisi pandemi.

"ORI020 sebagai bagian dari SBN Ritel diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan berharga bagi warga negara Indonesia dalam berinvestasi," ujar Luky dalam acara peluncuran ORI020, Senin, 4 Oktober 2021.

Luky mengatakan manfaat ORI020 tidak hanya dirasakan oleh individu yang berinvestasi, namun juga untuk masyarakat luas. Pasalnya, dana dari penerbitan surat berharga negara itu akan langsung digunakan sebagai sumber pembiayaan APBN.

Menurut Luky, pandemi Covid-19 menjadi wake-up call bagi semua pihak. Kondisi pagebluk membuat banyak orang menyadari perlunya memiliki bantalan keuangan yang mampu mengurangi rasa sakit ketika jatuh.

"Cushion itu adalah kecukupan dana darurat dan investasi," ujar dia. Ia mengatakan ketidakpastian pada pekerjaan dan pendapatan mengharuskan semua pihak semakin bijak dalam mengelola keuangan.

Kemenkeu menjelaskan bahwa ORI020 berbentuk obligasi negara tanpa warkat dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Perdagangan itu hanya bisa dilakukan antar investor domestik yang mengacu kepada tiga kode nomor tunggal identitas pemodal.

Tanggal penetapan hasil penjualan direncanakan pada 25 Oktober 2021. Adapun tanggal setelmen adalah 27 Oktober 2021, serta tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2024.

Bagi masyarakat yang berminat memesan obligasi ini, nominal minimum pemesanan adalah Rp 1 juta dan nominal maksimum Rp 2 miliar.

Kupon yang ditawarkan berbentuk kupon tetap dengan tingkat kupon 4,95 persen per tahun. Holding period dari kupon ini adalah satu periode pembayaran kupon dan dapat dipindahbukukan mulai 15 Desember 2021. Kupon akan dibayarkan tanggal 15 setiap bulan dengan pembayaran pertama pada 15 Desember 2021.

Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di ORI020 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 27 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik.

Sebanyak 27 mitra distrribusi tersebut antara lain PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Selain itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Commonwealth, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Victoria International Tbk.

Selain perbankan, pemesanan dapat dilakukan di perusahaan efek misalnya Trimegah Sekuritas Indonesia, BRI Danareksa Sekuritas, Bahana Sekuritas dan Mandiri Sekuritas. Selain itu, pembelian juga bisa dilakukan melalui perusahaan teknologi finansial, yaitu Bareksa, Tanamduit, FUNDtastic+, Investree, Koinworks, dan Modalku.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

1 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

1 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

1 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

2 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

3 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya