TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kantor Staf Presiden atau KSP berupaya mempercepat produksi padi biofortifikasi yang merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Upaya kali ini dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk memantau produksi padi biofortifikasi di Lampung bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Pertanian.

“Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin menaruh perhatian besar pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dan salah satu untuk mencapainya, pengembangan padi biofortifikasi,” kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma dalam keterangan tertulis, Sabtu, 25 September 2021.

Dia mengatakan Bappenas pada 2020 menetapkan penanaman padi biofortifikasi masuk dalam program prioritas RPJMN 2020-2024. Pengembangan varietas padi yang memiliki kandungan sumber mineral atau zinc tersebut, kata dia, merupakan terobosan dalam penanggulangan kekerdilan (stunting) di Indonesia. Dengan kandungan zinc mencapai 34,51 ppm dan rata-rata 29,54 ppm, padi biofortifikasi, diklaim bisa mengoptimalkan pertumbuhan tinggi dan berat anak.

Menurutnya, Pengembangan budidaya padi biofortifikasi atau Inpari IR Nutri zinc, telah dilakukan sejak 2020 di beberapa daerah yang memiliki prevalensi balita stunting tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan, kata dia pengembangan padi bifortifikasi 46 hektare di 26 Provinsi pada tahun ini.

“Khusus di Provinsi Lampung, pengembangan padi nutri zinc ditargetkan sebesar 46 hektare. Diantaranya tersebar di Kecamatan Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Pematang Sawah, dan Semangka,” ujarnya.

Seperti diketahui, kata dia, berdasarkan hasil survey Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting Indonesia sebesar 27,67 persen. Angka itu masih di atas standar WHO, bahwa prevalensi stunting di suatu negara tidak boleh melebihi 20 persen.

Dia menekankan bahwa program akselerasi penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor kesehatan, dengan target mencapai 14 persen pada 2024.

Baca Juga: Bulog Kaji 9 Komoditas usai Jokowi Bentuk Badan Pangan Nasional