TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Senin siang, 20 September 2021, dimulai dari Sandiaga Uno mengatakan Presiden Jokowi meminta pengumuman PPKM tidak disampaikan malam hari hingga lima jabatan yang diemban Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapula berita tentang Jokowi membubarkan tiga badan usaha milik negara dan tanggapan Apindo soal penghentian sementara laporan kemudahan berusaha alias EoDB dari Bank Dunia.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang siang ini:

1. Sandiaga: Jokowi Minta Pengumuman PPKM Tak Disampaikan Malam-malam

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemerintah akan mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Berdasarkan hasil rapat, Sandiaga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pengumuman tersebut disampaikan lebih cepat.

“Presiden (Jokowi) meminta pengumuman tidak boleh malam-malam, jadi umuminnya sore-sore dan sebentar lagi akan ada press briefing,” ujar Sandiaga dalam press briefing pada Senin, 20 September 2021.

Berdasarkan jadwal resmi, pemerintah akan mengumumkan perpanjangan PPKM pada pukul 17.00 WIB. Pengumuman disampaikan oleh Koodinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan, PPKM Luar Jawa-Bali Airlangga Hartarto, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Pengumuman PPKM lebih cepat ketimbang pekan sebelumnya. Pekan lalu pada 13 September, PPKM diumumkan pukul 20.00 WIB. Sandiaga menyatakan berdasarkan evaluasi, pemerintah menilai penerapan PPKM berjalan baik.

Evaluasi uji coba pembukaan destinasi wisata di daerah dengan status level 3 di seluruh Indonesia, tutur Sandiaga, juga terlaksana secara kondusif. Hanya, Sandiaga meminta pelaku usaha turut bekerja sama untuk mencegah penyebaran virus corona, khususnya di tempat wisata, dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Jokowi Bubarkan BUMN Bhanda Ghara Reksa, Pertani dan Perinus

Presiden Joko Widodo alias Jokowi membubarkan tiga badan usaha milik negara, yakni PT Perikanan Nusantara, PT Pertani, dan PT Bhanda Ghara Reksa. Ketiganya digabungkan dalam perusahaan perseroan lainnya.

Pembubaran tersebut dituangkan melalui Peraturan Pemerintah yang terbit pada 15 September 2021. Pembubaran Bhanda Ghara Reksa termaktub dalam PP Nomor 97 Tahun 2021. Berdasarkan beleid itu, Bhanda Ghara Reksa digabungkan dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

"Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penetrasi bisnis jaringan distribusi dan perdagangan, serta mendukung ketersediaan dan keterjangkauan termasuk bahan pangan, perlu melakukan penggabungan perusahaan perseroan (persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke dalam perusahaan perseroan (Persero) PT Perusahaan perdagangan Indonesia," tulis aturan itu dikutip Senin, 20 September 2021.

Adapun perusahaan dinyatakan bubar tanpa likuidasi dengan ketentuan segala hak dan kewajiban serta kekayaan beralih karena hukum ke PT PPI. Besarnya nilai kekayaan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sedangkan pembubaran PT Pertani diatur dalam PP Nomor 98 Tahun 2021. Pertani akan digabungkan dengan PT Sang Hyang seri. Dengan penggabungan, perusahaan dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Adapun nilai kekayaan perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN.

Baca berita selengkapnya di sini
<!--more-->
3. EODB Disetop Sementara, Apindo: Jadi Enggak Punya Standar Kemudahan Berusaha

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo Hariyadi Sukamdani menanggapi penghentian sementara laporan kemudahan berusaha alias EoDB akibat adanya dugaan skandal yang melibatkan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF). Skandal disinyalir terjadi pada 2018-2020 menurut keterangan resmi Bank Dunia.

"Memang jadi kita enggak punya standar. Karena kan kita harus mengacu kepada suatu kesepakatan internasional, maksudnya kemudahan itu apa," tutur Hariyadi kepada Tempo, Senin, 20 September 2021.

Menurut Hariyadi, keberadaan laporan kemudahan berusaha selama ini sudah bagus. Sebab, laporan tersebut memuat parameter-parameter yang menjadi pegangan para pelaku usaha dan investor global.

Peringkat EoDB, kata dia, selama ini menjadi alat ukur untuk mengetahui bagaimana setiap negara memiliki standar kemudahan berusaha. Karena itu, ia berharap Bank Dunia segera menyelesaikan persoalan yang ada sehingga dunia kembali memiliki standar atau tolok ukur kemudahan berusaha.

"Sehingga kalau ini dihentikan untuk penyelesaian kasus. Terlepas adanya oknum, ini adalah alat ukur," tutur Hariyadi.

Hariyadi mengatakan selama ini perusahaan memang tidak secara langsung menggunakan laporan EoDb sebagai acuan strategi perusahaan. Laporan kemudahan berusaha, tutur dia, sejatinya diperlukan oleh investor apabila hendak menanamkan modalnya di suatu negara.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. 5 Jabatan yang Diemban Luhut Sekaligus: Menteri, Ketua, hingga Dewan Pengarah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi baru-baru ini menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). BBI merupakan gerakan untuk memperkuat branding produk-produk UMKM di dalam negeri dan memperluas akses pasar melalui penjualan digital.

Dengan penunjukan ini, jabatan Luhut selain menteri di Kabinet Indonesia Maju bertambah banyak. Terhitung ada lima jabatan sekaligus yang diemban Luhut saat ini. Berikut daftarnya.

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Luhut ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak Jokowi mulai menjabat di periode II pada Oktober 2019 lalu. Kementerian ini berubah nomenklatur setelah sebelumnya bernama Kementerian Koordiantor Bidang Kemaritiman. Luhut memimpin tujuh kementerian sekaligus di bawah komando Kemenko Marves, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada Maret 2020, Luhut pun ditunjuk sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim menggantikan Budi Karya Sumadi. Saat itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sedang menjalani perawatan karena Covid-19.

2. Wakil Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN)

Selama pandemi, Luhut juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Komite ini dibentuk pada 20 Juli 2020 sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Komite tersebut mengintegrasikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sebelumnya memiliki peran sebagai lembaga sentral dalam penanggulangan pandemi dengan kewenangan kementerian dan lembaga lain untuk percepatan pemulihan perekonomian. KPC PEN secara umum diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca berita selengkapnya di sini.