EODB Disetop Sementara, Apindo: Jadi Enggak Punya Standar Kemudahan Berusaha

Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani, bersama Pengurus APINDO lain, usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo Hariyadi Sukamdani menanggapi penghentian sementara laporan kemudahan berusaha alias EoDB akibat adanya dugaan skandal yang melibatkan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF). Skandal disinyalir terjadi pada 2018-2020 menurut keterangan resmi Bank Dunia.

"Memang jadi kita enggak punya standar. Karena kan kita harus mengacu kepada suatu kesepakatan internasional, maksudnya kemudahan itu apa," tutur Hariyadi kepada Tempo, Senin, 20 September 2021.

Menurut Hariyadi, keberadaan laporan kemudahan berusaha selama ini sudah bagus. Sebab, laporan tersebut memuat parameter-parameter yang menjadi pegangan para pelaku usaha dan investor global.

Peringkat EoDB, kata dia, selama ini menjadi alat ukur untuk mengetahui bagaimana setiap negara memiliki standar kemudahan berusaha. Karena itu, ia berharap Bank Dunia segera menyelesaikan persoalan yang ada sehingga dunia kembali memiliki standar atau tolok ukur kemudahan berusaha.

"Sehingga kalau ini dihentikan untuk penyelesaian kasus. Terlepas adanya oknum, ini adalah alat ukur," tutur Hariyadi.

Hariyadi mengatakan selama ini perusahaan memang tidak secara langsung menggunakan laporan EoDb sebagai acuan strategi perusahaan. Laporan kemudahan berusaha, tutur dia, sejatinya diperlukan oleh investor apabila hendak menanamkan modalnya di suatu negara.

"Tapi itu kan pegangan internasional. Menjadi penilaian bagi orang luar melihat kita Bagaimana. Apalagi kita kan ingin menaikkan investasi. Sehingga pemerintah mencoba memperbaiki. Kami dapat manfaat dari situ," kata Hariyadi.






Bank Dunia Cemaskan Kenaikan Utang Negara Kaya dan Gagal Bayar Negara Miskin

15 jam lalu

Bank Dunia Cemaskan Kenaikan Utang Negara Kaya dan Gagal Bayar Negara Miskin

Bank Dunia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketidakmampuan global dalam mengelola utang gagal bayar.


Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

4 hari lalu

Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

Presiden Jokowi mengutip pernyataan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) yang memuji kondisi ekonomi Indonesia.


Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

5 hari lalu

Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

Presiden Aspek menilai angka 5,6 persen tidak sesuai dengan perumusan penetapan UMP yang terdapat dalam Permenaker.


Upah Minimum Ditetapkan, Sepuluh Asosiasi Pengusaha Uji Materiil Permenaker 18 Tahun 2022

6 hari lalu

Upah Minimum Ditetapkan, Sepuluh Asosiasi Pengusaha Uji Materiil Permenaker 18 Tahun 2022

Sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum


Ganjar Umumkan UMP Jawa Tengah 2023 Naik 8,01 Persen jadi Rp 1,96 Juta

6 hari lalu

Ganjar Umumkan UMP Jawa Tengah 2023 Naik 8,01 Persen jadi Rp 1,96 Juta

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Tengah 2023 naik 8,01 persen dibanding tahun 2022.


Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

9 hari lalu

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan kenaikan upah.


Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

10 hari lalu

Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid akan melakukan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18 Tahun 2022.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

10 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Apindo Usul UMP DKI Jakarta 2023 Cuma Naik 2,62 Persen, Said Iqbal: Ngaco dan Ngawur

11 hari lalu

Apindo Usul UMP DKI Jakarta 2023 Cuma Naik 2,62 Persen, Said Iqbal: Ngaco dan Ngawur

Said Iqbal mengatakan baru kali ini terjadi di dalam unsur pengusaha ada dua versi usulan UMP DKI.


Sidang Pengupahan Gagal Raih Kesepakatan UMP DKI 2023, Ada 4 Rekomendasi

11 hari lalu

Sidang Pengupahan Gagal Raih Kesepakatan UMP DKI 2023, Ada 4 Rekomendasi

Dalam sidang, Dewan Pengupahan Jakarta masih menggunakan besaran UMP DKI 2022 Rp 4,6 juta.