TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam, meminta pemerintah melupakan rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Musababnya, ia mengatakan keuangan negara tengah mengalami tekanan.

"Pemerintah lupakanlah kemauan untuk memindahkan IKN, dengan kondisi keuangan negara seperti saat ini," ujar Ecky dalam konferensi pers, Senin, 6 September 2021.

Ecky meminta pemerintah berfokus kepada belanja pada sektor yang meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk, bagi petani, nelayan, sektor informal, dan para buruh.

Ia meminta kebijakan fiskal agar berpihak kepada golongan menengah bawah, misalnya UMKM. Dia menekankan perlunya subsidi tarif pajak dan kenaikan batas omzet bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Selain itu, batas PTKP Rp 8 juta ke bawah itu tidak perlu dikenai pajak. Sekarang kan batasnya empat koma sekian. Itu supaya tingkat konsumsi masyarakat bertambah, sehingga pertumbuhan ekonomi bertambah," ujar Ecky.

Secara umum, Fraksi PKS berpendapat pemerintah menghadapi persoalan serius dalam kesinambungan fiskal. Realisasi keseimbangan primer pada 2020 tercatat sebesar negatif Rp633,61 triliun.

Angka defisit keseimbangan primer tersebut mengalami lonjakan sebesar 766,42 persen dari tahun 2019 sebesar Rp 73,1 triliun. Rasio keseimbangan primer terhadap PDB mengalami tekanan sampai minus 4,21 persen. Artinya. kata mereka, pada 2020, indikator kesinambungan fiskal telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0 persen.

"Keseimbangan primer yang negatif akan mereduksi ruang fiskal pada APBN dalam melaksanakan fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi," dinukil dari keterangan tertulis Fraksi PKS.

<!--more-->

Fraksi PKS berpendapat realisasi defisit anggaran sebesar sebesar Rp 947,70 triliun atau 91,19 persen dari estimasi APBN sebesar Rp 1.039,21 triliun. Lebih rendahnya realisasi dinilai bukan sebuah prestasi, justru sebaliknya. Faktanya, menurut mereka, defisit di bawah angka 6,34 persen terhadap PDB lebih karena rendahnya kinerja belanja Pemerintah yang hanya mencapai 94,6 persen dari pagu anggaran

"Serta meningkatnya jumlah SiLPA yang signifikan. Adanya lag defisit tersebut, membawa dampak kebijakan pembiayaan khususnya melalui penerbitan utang, jumlahnya menjadi tidak proporsional," tulis PKS. Untuk itu, PKS berpendapat Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan realisasi program ke depannya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Provinsi Kalimantan Timur tetap dilanjutkan sesuai rencana sebelumnya.

Hal ini disampaikan kepala negara saat meninjau sodetan akses jalan menuju IKN di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda kilometer 14 yang sebelumnya dilewati Jokowi dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan. "Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana," ujarnya, Selasa, 24 Agustus 2021.

Baca: Istana Sebut Penyelesaian Perpres Otorita IKN Paralel dengan RUU Ibu Kota Baru

CAESAR AKBAR | ANTARA