Serapan DAK hingga Insentif Nakes Papua Tak Sampai 17 Persen, Ini Kata Airlangga

Minggu, 5 September 2021 14:20 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam diskusi online Ngobrol @Tempo "Indonesia Tumbuh, Indonesia Pulih", Rabu, 18 Agustus 2021. TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah Provinsi Papua mempercepat realisasi anggaran. Hingga kini realisasi total belanja yang bersumber dari "earmaked" atau kebijakan alokasi sebesar delapan persen Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Bagi Hasil (DBH) baru mencapai 14,69 persen dari Rp1,8 triliun lebih.

"Padahal sudah di September 2021, sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Vaksinasi COVID-19 bersama Forkompimda serta kepala daerah se-Papua di Kota Jayapura, Sabtu 5 September 2021.

Sedangkan realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan, katanya, juga baru mencapai 16,70 persen dari anggaran Rp256 miliar lebih yang disediakan.

"Untuk dukungan vaksinasi juga baru mencapai 8,62 persen dari total anggaran Rp395 miliar lebih," ujarnya.

Dia menjelaskan anggaran sudah disediakan pusat, tetapi belum dicairkan dan ini menjadi catatan penting karena sedang menangani COVID-19.

"Kami harap dalam empat bulan ini, anggaran yang sudah didrop pemerintah bisa direalisasikan," katanya.

Dia menambahkan kini tentunya dengan akselerasi melalui TNI-Polri, diharapkan target 70 persen vaksinasi bisa tercapai, mengingat waktu yang kurang dari satu bulan menjelang PON XX di Papua.

Sebelumnya, Menko Airlangga bersama rombongan melakukan kunjungan ke Provinsi Papua untuk meninjau kesiapan arena dan prokes untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.

BACA: Hingga 2 September, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Papua Capai Rp 1,4 T

Berita terkait

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

1 jam lalu

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Amerika Serikat diklaim mendukung penundaan kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang dianggap merugikan sawit Indonesia.

Baca Selengkapnya

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

7 jam lalu

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

Polisi menangkap perempuan berinisial SJ alias Ceria, 43 tahun, karena menjual narkotika jenis sabu.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

22 jam lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Respons Internal Partai Golkar Soal Peluang Jokowi dan Gibran Bergabung

23 jam lalu

Respons Internal Partai Golkar Soal Peluang Jokowi dan Gibran Bergabung

Airlangga menuturkan Partai Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

1 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Airlangga Bertemu Menlu Singapura, Bahas Kerja Sama Energi Hijau hingga Data Center di IKN

3 hari lalu

Airlangga Bertemu Menlu Singapura, Bahas Kerja Sama Energi Hijau hingga Data Center di IKN

Airlangga Hartarto optimistis hubungan ekonomi kedua negara terus terjalin kuat.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Putusan MK Tak Pengaruhi Rupiah, Indofarma Masih Tunggak Gaji Karyawan

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Putusan MK Tak Pengaruhi Rupiah, Indofarma Masih Tunggak Gaji Karyawan

Ekonom menyebut putusan MK terkait sidang sengketa Pilpres tak banyak mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Baca Selengkapnya

Putusan MK Tolak Gugatan Pilpres, Airlangga: Pilpres Sudah Selesai, Selamat Pak Prabowo dan Gibran

4 hari lalu

Putusan MK Tolak Gugatan Pilpres, Airlangga: Pilpres Sudah Selesai, Selamat Pak Prabowo dan Gibran

Putusan MK menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres. Menurut Airlangga, putusan tersebut memberi kepastian pada investor.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

4 hari lalu

Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

Surya Paloh mengajak seluruh elite politik menghargai dan menghormati putusan MK.

Baca Selengkapnya

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

4 hari lalu

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya