TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat siang, 3 September 2021, dimulai dari Himbara menanggapi video viral Mensos Tri Rismaharini atau Risma marah-marah mengenai bansos hingga berita soal membengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Adapula berita tentang Erick Thohir meminta BUMN membuka diri dan berita soal anggota Koperasi Simpan (KSP) Pracico Inti Sejahtera kembali mendesak manajemen untuk mengembalikan duit mereka.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang siang ini:

1. Bank Mandiri dan BRI Tanggapi Video Viral Risma Marah Soal Penyaluran Bansos

Himpunan Bank-bank Milik Negara atau Himbara memberikan tanggapan soal video viral Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma yang marah-marah mengenai penerimaan bantuan sosial atau bansos.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan masalah ini hanyalah masalah komunikasi. Supari pun mengatakan Himbara telah memiliki data yang akurat dalam pembagian bansos. Dari data tersebut pun akan dilakukan penilaian yang sesuai.

Dia memaparkan adanya lima parameter yang digunakan yaitu NIK, nama asli penerima, nama ibu kandung, tanggal lahir, hingga alamat tempat tinggal.

"Sepanjang lima data itu lengkap, maka sesungguhnya oleh Himbara akan dieksekusi dengan sangat cepat," ujar Supari di Jakarta, Kamis, 2 September 2021.

Hal senada pun dikatakan Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rohan Hafas. Dia mengatakan Himbara sudah melakukan proses penyaluran bansos sesuai dengan ketentuan yang ada.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Erick Thohir: BUMN Harus Membuka Diri, Tidak Boleh Lagi Saling Kartel

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan perusahaan pelat merah kini membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak lain. Erick mewanti-wanti agar perusahaan negara tidak lagi saling melakukan kartel dan membatasi kompetisi seperti yang terjadi pada masa lalu.

“Tidak boleh ada lagi satu BUMN, satunya lagi kartel, saling kartel, saling suplai satu sama lain, apakah seragam, air minum,” ujar Erick dalam acara acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koperasi dan UKM yang ditayangkan secara virtual, Jumat, 3 September 2021.

Dia pun memastikan agar BUMN tidak menjadi menara gading dan harus bersinergi dengan swasta maupun UMKM. Pada tahun lalu, dia telah menerbitkan peraturan menteri atau permen tentang pengadaan barang dan jasa perusahaan pelat merah.

Sejalan dengan terbitnya aturan tersebut, Erick membentuk Pasar Digital atau PADi UMKM yang mempertemukan BUMN dengan perusahaan mikro hingga menengah. Melalui PADi UMKM, perusahaan pelat merah bisa mendorong transaksi belanja produk lokal untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun manajerialnya.

“Jadi sekarang seluruh BUMN di klaster yang jumlahnya 43 perusahaan sudah konsolidasi dan kita meluncurkan PADi UMKM. Di situ kita sudah bertransaksi sebanyak 130 ribu banyaknya,” ujar Erick.

Erick menuturkan, PADi UMKM berhasil menggandeng sebanyak 9.600 dengan total transaksi Rp 10,3 triliun sampai Agustus 2021. Erick meyakini nilai transaksi bisa meningkat hingga sepuluh kali lipat.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Anggota Kembali Desak Koperasi Simpan Pinjam Pracico Kembalikan Duit

Para anggota Koperasi Simpan (KSP) Pracico Inti Sejahtera kembali mendesak manajemen KSP Pracico untuk mengembalikan duit yang selama ini ditaruh di koperasi itu.

"Sekarang mau minta dibalikin susah," kata seorang anggota koperasi yang enggan disebutkan namanya saat ditemui Tempo, Jumat, 3 September 2021.

Dia bersama beberapa anggota koperasi yang didominasi lansia dan berbagai daerah, mendatangi kantor pusat KSP Pracico di daerah Sudirman Jakarta. Namun saat di kantor pusat, para anggota tidak dapat menemui Chairman Multi Inti Sarana Group Tedy Agustiansjah. KSP Pracico merupakan koperasi yang terafilisasi grup Multi Inti Sarana (MIS) Group. Pracico terdapat dua koperasi, yaitu Pracico Inti Utama dan Pracico Inti Sejahtera.

Awalanya para nasabah bertemu dengan bagian administrasi di kantor tersebut. Lalu berbicara melalui telefon dengan pihak manajemen KSP Pracico.

Nasabah tadi mewakili dua orang tuanya yang memiliki dana sebesar Rp di koperasi Rp 700 juta. Iming-iming bunga yang menarik, membuat mereka berinvestasi di koperasi itu.

Untuk bagi hasil simpanan berjangka senilai Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar anggota bisa dapat bunga 9,5 persen per tahun untuk tenor tiga bulan, 9,75 persen per tahun untuk tenor enam bulan dan 10 persen per tahun untuk tenor 12 bulan.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak, Dampaknya?

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengupayakan pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat Jakarta–Bandung berdampak minimal pada jadwal operasi kereta cepat yang rampung pada Desember tahun depan.

Sekretaris Perusahaan KCIC Mirza Soraya menuturkan perkembangan proyek kereta cepat telah mencapai 78,42 persen. "Kami bersama konsorsium kontraktor terus melakukan koordinasi dan beragam upaya untuk mengejar target operasi pada Desember 2022," ujarnya, Jumat, 3 September 2021.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut B. Panjaitan meminta seluruh BUMN yang terlibat dalam proyek strategis nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta–Bandung terutama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI segera menyelesaikan persoalan yang ada.

"Semua BUMN terkait terutama KAI diminta fokus menyelesaikan persoalan KCIC. Diharapkan semua yang dari awal ikut terlibat di proyek ini terutama saat menegosiasikan struktur proyek, feasibility study, pendanaan, dan aspek legalitas tetap fokus pada solusi," ujar Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi.

Jodi menyebutkan Luhut beserta tim telah mendorong KCIC selaku kontraktor untuk melakukan sejumlah efisiensi terkait permasalahan biaya pembangunan kereta cepat yang semula US$ 5,573 miliar, kini membengkak menjadi US$ 7,97 miliar tersebut.

"Pak Menko dan tim memang sejak diminta mulai ikut membenahi KCIC di November 2019 terus mendorong efisiensi-efisiensi. Pemerintah telah meminta KCIC untuk melakukan efisiensi-efisiensi yang bisa dilakukan agar biaya pembangunan bisa dihemat," kata Jodi.

Baca berita selengkapnya di sini.