TEMPO.CO, Jakarta - Ibu kota baru di Kabupaten Penaman Paser Utara, Kalimantan Timur, direncanakan bakal memiliki Tower Penajam. Landmark ini akan memiliki tinggi 150 meter, melampaui Tugu Monas di Jakarta yang tingginya 132 meter.

Proyek pembangunan Tower Penajam yang disebut-sebut bakal mencapai ratusan miliar rupiah ini menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Pasalnya, kondisi keuangan pemerintah daerah sedang tidak baik.

"Pembangunan tower adalah kewenangan pemerintah kabupaten, tapi dengan kondisi keuangan saat ini diutamakan yang bersifat prioritas," ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Jon Kenedi ketika dikonfirmasi, Ahad, 29 Agustus 2021.

Menurut Jon, pemerintah kabupaten seharusnya berfokus kepada kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran di kas daerah. Pembangunan Tower Penajam harus melihat kondisi keuangan pemerintah daerah.

"Kalau anggaran tidak memadai jangan dipaksakan, karena masih membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan lainnya yang prioritas," ujar Jon Kenedi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro memperkirakan pembangunan Tower Penajam bakal membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 150 miliar.

Ia menjelaskan, pembangunan Tower Panajam di kawasan Stadion Penajam di Kilometer 9 Nipah-Nipah Kecamatan Penajam tersebut akan dibiayai dengan skema anggaran tahun jamak (multiyears).

<!--more-->

Adapun pengumuman LPSE (lembaga pengadaan secara elektronik) Kabupaten Penajam Paser Utara menyebutkan perencanaan pembangunan Tower Penajam di ibu kota negara dianggarkan pada tahun 2021.

Harga perkiraan sendiri atau HPS lelang paket kegiatan perencanaan pembangunan Tower Penajam itu sekitar Rp 3,7 miliar dan lelang dimenangkan oleh PT Pandu Perkasa dengan nilai Rp 2,9 miliar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya mengaku belum bisa menjawab waktu pasti pemindahan pusat pemerintahan di ibu kota baru, Kalimantan Timur. Semula, pemerintah menargetkan pemindahan bisa dilakukan pada 2024.

“Bisa enggak pemerintahan di ibu kota baru ini dimulai pada 2024, ini masih jadi pertanyaan,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 September 2021.

Suharso mengatakan pembangunan fisik ibu kota baru sangat tergantung pada kondisi pandemi Covid-19. Pembangunan ibu kota sempat vakum akibat pemerintah memfokuskan anggaran pada 2020 dan 2021 untuk penanganan penyebaran wabah.

Selain menyesuaikan kondisi pandemi, pembangunan fisik ibu kota baru masih menunggu pengesahan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN). Draf RUU IKN tersebut saat ini telah selesai dibahas antar-kementerian, namun Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum menyerahkan surat presiden atau surpres kepada pimpinan DPR.

ANTARA | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca: Kepala Bappenas: Pemerintahan Ibu Kota Baru Dimulai 2024 Masih jadi Pertanyaan