TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini sejak pagi hingga Jumat siang ini, 27 Agustus 2021 dimulai dari PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk mengalami kerugian bersih sebesar US$ 328,8 juta dan Faisal Basri, mengkritik pemerintah yang tidak mengutamakan kesejahteraan petani dalam mengambil kebijakan tentang pangan.

Selain itu kabar 24,7 keluarga ditargetkan menerima manfaat Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2022 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana di pasar modal Indonesia terhimpun Rp136,9 triliun.

Terakhir, ada pula soal IDEAS yang memprediksi stok utang pemerintah akan melonjak drastis dan mencapai Rp 9.800 triliun pada akhir pemerintahan periode kedua Jokowi. Berikut lima berita terkini yang menyedot perhatian pembaca sejak pagi tadi:

1. Anak Usaha Garuda Indonesia Rugi Rp 4,7 Triliun Sepanjang 2020

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk mengalami kerugian bersih sebesar US$ 328,8 juta atau Rp 4,7 triliun (asumsi kurs Rp 14.500) sepanjang 2020. Kerugian terjadi karena pendapatan anak usaha Garuda Indonesia ini menurun 51 persen dari US$ 519,5 juta per 2019 menjadi US$ 253,8 juta pada 2020.

“Pendapatan usaha turun seiring dengan penurunan aktivitas penerbangan sebagai dampak Covif-19,” ujar Direktur Utama GMF Andi Fahrurrozi dalam paparan publik, Jumat, 27 Agustus 2021.

Adapun pendapatan dari sisi afiliasi menurun 43 persen dari US$ 301,3 juta menjadi US$ 171 juta. Sedangkan pendapatan non-afiliasi anjlok lebih tajam mencapai 62 persen dari US$ 218,2 menjadi US$ 82,8.

Dari sisi segmentasinya, pendapatan repair and overhaul turun 58 persen menjadi US$ 175,2 juta dari sebelumnya US$ 417,2 juta. GMF tercatat memiliki empat hangar pesawat dengan kapasitas 32 slot.

<!--more-->

2. Faisal Basri: Pemerintah Cenderung Utamakan Konsumen Perkotaan yang Suka Nyinyir

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengkritik pemerintah yang tidak mengutamakan kesejahteraan petani dalam mengambil kebijakan tentang pangan, termasuk mengatur harga eceran tertinggi (HET). Selama ini pemerintah dianggap terlalu berfokus pada konsumen perkotaan.

“Yang penting ini nasib petani. Tapi ini yang kurang dapat perhatian. Pemerintah cenderung mengutamakan konsumen perotaan yang suka nyiyir kalau harga naik,” ujar Faisal dalam webinar, Kamis, 26 Agustus 2021.

Faisal mencontohkan dalam mengatur harga beras, pemerintah memiliki patokan berdasarkan harga dasar atau floor price dan harga plafon atau ceiling price. Floor price merupakan instrumen yang digunakan untuk mengantisipasi pendapatan petani tidak anjlok ketika panen raya dan menjaga supaya pendapatan petani stabil.

Sedangkan ceiling price adalah pengaturan harga eceran beras untuk menjaga agar harga kebutuhan pokok masyarakat tidak menggerus daya beli dan inflasi. Seringnya, kata Faisal, pemerintah mengenakan harga floor price di bawah harga keseimbangan bila harga komoditas mengalami fluktuasi. Sedangkan ceiling price-nya cenderung konstan atau tetap terganggu.

3. Tahun Depan, 24,7 Juta Keluarga Dapat Bantuan Program Sembako

Sebanyak 24,7 keluarga ditargetkan menerima manfaat Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2022. Jumlah tersebut termasuk penambahan 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusulkan daerah.

"Insya Allah sudah sepengetahuan Ibu Menkeu, sudah ditotal bahwa yang BPNT itu bukan hanya 18,8 juta KPM namun ada penambahan 5,9 juta KPM usulan daerah," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis 26 Agustus 2021.

Mensos dalam rapat dengan Agenda Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2022 mengatakan, pagu anggaran tambahan yang diajukan untuk Program Sembako/BPNT untuk 5,9 juta KPM selama 12 bulan dengan indeks bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan dengan total anggaran Rp14,1 triliun.

Sebelumnya pada 2021, jumlah KPM Program Sembako/BPNT sebanyak 18,8 juta keluarga dengan nilai bantuan Rp200 ribu per bulan.

<!--more-->

4. OJK: Hingga 24 Agustus, Pasar Modal Himpun Dana Rp 136,9 T

Hingga 24 Agustus 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana di pasar modal Indonesia terhimpun Rp136,9 triliun. Angka ini meningkat 199 persen dari periode yang sama pada 2020.

“Terdapat 28 emiten baru yang melakukan IPO (Intial Public Offering/Penawaran Saham Perdana),” kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 26 Agustus 2021. Selain itu, ujar Anto, masih terdapat penawaran umum yang sedang berproses dari 92 emiten dengan nilai nominal sebesar Rp50,6 triliun.

Secara keseluruhan, kata dia, pasar keuangan domestik terjaga stabil. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 20 Agustus 2021 tercatat di level 6,031 atau melemah 0,6 persen (month to date) dengan aliran dana nonresiden tercatat masuk sebesar Rp2,40 triliun.

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga terpantau relatif stabil dengan rata-rata imbal hasil SBN naik 0,3 basis poin (bps) di seluruh tenor. Namun, investor nonresiden tercatat beli bersih (net buy) sebesar Rp10,35 triliun.

5. IDEAS: Utang RI Diprediksi Tembus Rp 9.800 T di Akhir Pemerintahan Jokowi

Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksi stok utang pemerintah akan melonjak drastis dan mencapai Rp 9.800 triliun pada akhir pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Oktober 2024.

Posisi stok utang pemerintah awal pandemi, per Maret 2020, telah menembus Rp 5.000 triliun. Atas nama stimulus untuk melawan pandemi, per Juni 2021, utang tersebut menembus Rp 6.500 triliun.

“Setelah pandemi, kecenderungan ini menjadi sangat mengkhawatirkan," ujar Direktur IDEAS Yusuf Wibisono dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Agustus 2021.

Dalam 1,5 tahun sejak pandemi, kata Yusuf, stok utang bulanan pemerintah rata-rata bertambah Rp 102,2 triliun rupiah. Angka tersebut melonjak tiga kali lipat dari stok utang periode Oktober 2014 hingga Desember 2019 yang berada pada kisaran Rp 35,2 triliun rupiah.