TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa tak hanya Tommy Soeharto yang dipanggil oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) pada hari ini. Pemanggilan ini untuk membayar utangnya kepada negara.

Mahfud yang juga Ketua Pengarah Satgas BLBI menjelaskan, seluruh obligor yang berjumlah 48 orang dan debitur BLBI dipanggil untuk menyelesaikan utang ke negara.

Adapun total kewajiban mengembalikan hutang kepada negara senilai Rp 111 triliun. Dari total nilai itu, Tommy Soeharto berdasarkan hitungan pemerintah, memiliki utang sebesar Rp 2,6 triliun.

Pemanggilan puluhan orang untuk membayar utangnya ke negara, menurut Mahfud MD, tak bisa ditunda-tunda lagi. “Ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah, sehingga tidak boleh utang tidak dibayar” ujarnya.

Ia lalu memaparkan hasil pembicaraannya dengan para penegak hukum seperti Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. Mahfud menegaskan pemerintah akan menyelesaikan kasus ini baik secara perdata maupun pidana.

<!--more-->

“Saya sampaikan, kalau semua mangkir, tidak mengakui padahal ada dokumen utangnya, maka jika tidak bisa diselesaikan secara perdata, bisa jadi kasus pidana,” ucap Mahfud.

Jika puluhan orang itu mangkir dari panggilan, kata dia, sudah langsung memenuhi unsur pidana korupsi. Pidana korupsi yang dimaksud adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara, dan dilakukan dengan melanggar hukum.

Tidak kooperatif dan mangkir ini yang dimaknai sebagai melanggar hukum. Oleh karena itu, Mahfud meminta para obligor dan debitur yang dipanggil agar kooperatif, karena pemerintah akan tegas soal penyelesaian utang ini. Mantan Menteri Pertahanan RI ini pun mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu penyelesaian hingga Desember 2023.

Sebelumnya diberitakan bahwa Satgas BLBI memanggil Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto pada hari ini, Kamis, 26 Agustus 2021. Panggilan terhadap Tommy itu diketahui melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban.

Tommy Soeharto dan Ronny diminta hadir pada hari ini pukul 15.00 WIB di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 4 Utara, Kementerian Keuangan RI. Adapun untuk agenda pemanggilan adalah menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI berdasarkan penetapan jumlah piutang negara PKPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009, setidak-tidaknya sebesar Rp 2.612.287.348.912,95 atau Rp 2,6 triliun.

BISNIS

Baca: Selain Tommy Soeharto, Satgas BLBI Panggil Bos Mobil Timor untuk Tagih Rp 2,6 T