TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sejumlah kritikan atas sejumlah indikator perekonomian sepanjang 2020. PKS pun berulang kali menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah gagal mencapai sejumlah target dalam APBN 2020.

Pandangan ini disampaikan langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir mewakili pemerintah. Salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi 2020 yang semula ditargetkan mencapai 5,3 persen. Tapi di akhir tahun, hanya terealisasi 2,07 persen.

"Hal ini menjadi catatan kegagalan untuk kesekian kalinya," kata anggota fraksi PKS Hermanto saat menyampaikan pandangan atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 Agustus 2021.

PKS juga menilai kegagalan pemerintah mencapai target makro enonomi selama 2020 adalah lebih mementingkan ekonomi dibanding kesehatan. Padahal, sumber persoalan yang mengacaukan Indonesia adalah kesehatan.

Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, PKS menyoroti anggaran kesehatan yang hanya Rp 99,5 triliun atau 14 persen saja. Sementara, alokasi perlindungan sosial mencapai Rp 230 triliun atau 22 persen.

Lalu sisanya yaitu 52 persen lebih untuk pos ekonomi. Bagi PKS, hal ini menjadi dasar yang
menyimpulkan bahwa pemerintah lebih fokus terhadap sektor ekonomi dibandingkan sektor kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19

Lalu, PKS juga menilai pemerintah gagal menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio gini karena memburuk dari 0,38 menjadi 0,385. Sementara, target di APBN 2020 adalah 0,38 sampai 0,375.

Sebaliknya, fraksi PDI Perjuangan menilai realisasi APBN 2020 sudah cukup baik di tengah ketidakpastian situasi dan kondisi pandemi. Akan tetapi, PDI Perjuangan menilai pemerintah masih harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN.

Fraksi PDIP yang mengusung Jokowi menilai perlunya penajaman perencanaan yang terukur dan lebih terarah dalam menetapkan penerimaan negara. Termasuk dalam penyusunan alokasi belanja dan pengeluaran. "Serta merancang skenario dalam pembiayaan defisit," kata politikus PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends.

Baca: Cerita Arcandra Tahar soal Negara Kaya Minyak Nigeria yang Beralih ke Gross Split